[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1ce88c2-3eb1-4572-a187-137e1a7b1793","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 tentang KETAHANAN PANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","KETAHANAN PANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETAHANAN PANGAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:	\n \n Pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, oleh karena itu perlu adanya jaminan ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga;\r\nUntuk menjamin ketahanan pangan perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi sebagai pedoman untuk menentukan program, skala perioritas, cadangan pangan di tingkat daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur mengenai Ketahanan Pangan, meliputi: Ketersediaan Pangan; Cadangan Pangan dan Lahan Pangan; Penganekaragaman Pangan; Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Masyarakat; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2012. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan; distribusi pangan; cadangan lahan pangan; penganekaragaman pangan; pencegahan masalah pangan; penanggulangan masalah pangan; pengendalian harga; keamanan pangan; pengembangan sumber daya manusia, diatur dengan Peraturan Gubernur.\r\nKetentuan lebih lanjut tentang sanksi diatur dengan keputusan gubernur \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketahanan pangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga di Provinsi Jambi. Latar belakangnya adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Ketersediaan Pangan: Pemerintah Provinsi bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Ini dilakukan dengan mempertahankan dan mengembangkan lahan pangan, mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal, meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan, serta mengembangkan teknologi dan infrastruktur produksi pangan.
Cadangan Pangan dan Lahan Pangan: Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah daerah (Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi) dan cadangan pangan masyarakat. Setiap investasi pemanfaatan lahan untuk perkebunan wajib mengusahakan cadangan lahan pangan.
Penganekaragaman Pangan: Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan: Dilakukan melalui pemantauan, analisis, dan evaluasi ketersediaan pangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penanggulangan masalah pangan dilakukan dengan pengeluaran pangan jika terjadi kelebihan, peningkatan produksi jika terjadi kekurangan, dan penyaluran pangan khusus jika ada ketidakmampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan.
Pengendalian Harga dan Keamanan Pangan: Pengendalian harga pangan pokok dilakukan untuk menghindari gejolak harga. Pemerintah daerah mengatur dan mengawasi keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Masyarakat: Masyarakat wajib mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif dan dilarang mengalihfungsikan lahan pangan yang didanai pemerintah.
Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan, dan penyuluhan di bidang pangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran administrasi.\n2. Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.\n3. Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. Jika tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 5 OF 2012
ON
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that food is a basic need, the fulfillment of which
needs to be guaranteed in order to maintain the survival and
life of human beings, therefore it is necessary to have a guarantee of
food security up to the household level;
that to ensure food security, it is necessary to have
regulations regarding availability, distribution, and consumption
as a guideline for determining programs, priority scales,
food reserves at the regional level;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation
regarding Food Security;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic
of Indonesia;
Emergency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1ce88c2-3eb1-4572-a187-137e1a7b1793","actionData","errors"]