[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1c59368-8390-48e3-8e8c-1b65683fa6fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-05-05","effective_date","2009-05-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batu Bara","place_of_enactment","Limapuluh","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengatur pungutan retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Batu Bara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan retribusi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait IMB, termasuk:

Definisi dan klasifikasi bangunan berdasarkan kondisi, lokasi, dan peruntukannya.
Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh IMB, seperti status hak atas tanah dan kepemilikan bangunan.
Prosedur perizinan, termasuk pengajuan permohonan, persyaratan dokumen, dan jangka waktu penerbitan izin.
Ketentuan mengenai garis sempadan bangunan berdasarkan jenis jalan.
Tata cara perhitungan retribusi IMB berdasarkan luas bangunan, jenis jalan, dan harga dasar bangunan.
Ketentuan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan sanksi administratif bagi pelanggaran.
Persyaratan teknis bangunan yang harus dipenuhi.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baru, mengubah, membongkar, menghapus, atau memperbaiki bangunan harus memperoleh izin dari Bupati. Bupati berwenang menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi, serta dapat menghentikan atau menyegel kegiatan yang tidak sesuai dengan izin.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau menyalahgunakan IMB dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin, pencabutan izin, atau pembongkaran.\n3. Pemilik dan/atau pengguna bangunan tanpa IMB atau yang menyalahgunakan IMB dapat dikenai denda sebesar 10% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Batubara No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16355/perda-kab-batubara-no-12-tahun-2010","62eff2ed-46b6-4513-9420-6f8adec16507","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATU BARA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL SECRETARIAT
Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) -96782
LIMA PULUH - 21255
REGIONAL GAZETTE
BATU BARA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2009

BATU BARA REGENCY REGULATION
NUMBER 9 YEAR 2009
CONCERNING
BUILDING PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATU BARA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, the management of regional retribution is the authority of the Regency Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Building Permit Retribution.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1c59368-8390-48e3-8e8c-1b65683fa6fc","actionData","errors"]