[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1af182b-b3e5-458a-ac52-cc68d1f19404","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD TAHUN 2025 (3): hlm. 27
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan adanya penyesuaian pergeseran antar objek\r\ndalam jenis yang sama, Pergeseran antar rincian objek dalam\r\nobjek yang sama, Pergeseran antar sub rincian objek dalam\r\nrincian objek yang sama, serta sesuai ketentuan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, guna tertib administrasi dalam hal penatausahaan\r\nSKPD, maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan\r\nmelakukan pergeseran anggaran,\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf\r\na, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan\r\natas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang\r\nPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2025, \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945,\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531):\r\nSi\r\n10.\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409),\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286),\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355),\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4400),\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6757),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4028),\r\n11.-\r\n12.\r\n13.\r\n14.\r\n15.\r\n16.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5340):\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4614),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan\r\nKeuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan\r\nKeuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6177):\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun\r\n2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6847):\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang\r\nPelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil\r\nPemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6224),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322):\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang\r\nLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\r\n52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6323),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang\r\nPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6883),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang\r\nHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909),\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017\r\ntentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta\r\nPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067):\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018\r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib\r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai\r\nPolitik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan\r\nMenteri. Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,\r\nPenganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,\r\ndan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan\r\nKeuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 1777),\r\n25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021\r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala\r\nDaerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 431),\r\n26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648),\r\n27.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E),\r\n28.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun\r\n2024 Nomor 8 Seri A), \n TENTANG\r\nPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA\r\nDAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2025. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka melakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, dan sub rincian objek dalam jenis yang sama. Langkah ini diambil untuk memastikan tertib administrasi dalam penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan alokasi belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perubahan pada belanja tambahan penghasilan ASN. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian nominal pada belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, dan pembulatan gaji. Selain itu, dilakukan penyesuaian pada komponen tambahan penghasilan ASN yang didasarkan pada beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan penjabaran APBD yang telah diubah harus dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF MATARAM
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGULATION OF THE MAYOR OF MATARAM
NUMBER 2 OF 2025
ON
AMENDMENT TO MAYOR REGULATION NUMBER 56 OF 2024
ON
ELABORATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering :

that based on the existence of adjustments for shifts between objects within the same type, shifts between object details within the same object, shifts between sub-object details within the same object detail, and in accordance with the provisions of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management and Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 on Technical Guidelines for Regional Financial Management, for the purpose of administrative order in the administration of Regional Apparatus Work Units (SKPD), it is necessary to make budget adjustments by performing budget shifts;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Mayor Regulation on Amendment to Mayor Regulation Number 56 of 2024 on Elaboration of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2025;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1af182b-b3e5-458a-ac52-cc68d1f19404","actionData","errors"]