[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1a77db1-cde2-401f-baa0-2d1c305eb9ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 21 TAHUN 2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8668 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 telah dibatalkan \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan di Kota Tanjungpinang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan ini meliputi penghapusan beberapa pasal dan ayat, serta perubahan pada Pasal 142. Pasal-pasal yang dihapus mencakup ketentuan mengenai jalur pendidikan, pendidikan khusus, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawasan, dan lain-lain. Perubahan pada Pasal 142 mengatur bahwa semua produk hukum daerah yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, menjamin tersedianya dana guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun, menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar, menjamin tersedianya dana guna pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu, melindungi lingkungan sekolah dari pengaruh negatif demi terselenggaranya pendidikan yang kondusif, mendorong dunia usaha dan industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, menciptakan budaya belajar dan membaca di masyarakat, dengan menetapkan jam belajar bagi peserta didik, dan melindungi aset-aset pendidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TANJUNGPINANG
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY NUMBER 9 OF
2010 CONCERNING THE EDUCATION ADMINISTRATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG

Considering :

that based on the Decree of the Minister of Home Affairs of the Republic
Indonesia Number 188.34-8668 of 2016 concerning the Cancellation
Several Provisions of the Regional Regulation of Tanjungpinang City
Number 9 of 2010 concerning the Education Administration System,
then several provisions in the Regional Regulation of
Tanjungpinang City Number 9 of 2010 have been canceled;
that based on the considerations as referred to in
letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Amendments to Regional Regulation of Tanjungpinang City
Number 9 of 2010 Concerning the Education Administration System.

In View

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1a77db1-cde2-401f-baa0-2d1c305eb9ba","actionData","errors"]