[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1a318ee-e9fb-43fc-825d-853ff2c85b32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Peningkatan pengelolaan terhadap barang milik daerah, perlu dilakukan dalam rangka efisiensi keuangan dan peningkatan pengurusan serta akuntabilitas barang milik daerah. Peraturan Daerah Nomor 11\r\nTahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\n \n Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 72 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun\r\n1960; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.\r\n32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun\r\n1971; PP No. 40 Tahun 1996; No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; No. 79\r\nTahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 7 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 17 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4\r\nTahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Maksud dan Tujuan;\r\n3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;\r\n4. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;\r\n5. Pengadaan;\r\n6. Penerimaan dan Penyaluran;\r\n7. Penggunaan;\r\n8. Penatausahaan;\r\n \r\n- Bagian Ketujuh : Bangun Serah Guna\r\n10. Pengamanan dan Pemeliharaan;\r\n- Bagian Kesatu : Pengamanan\r\n- Bagian Kedua : Pemeliharaan\r\n11. Penilaian;\r\n12. Penghapusan;\r\n13. Pemindahtanganan;\r\n- Bagian Kesatu : Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan\r\n- Bagian Kedua : Penjualan\r\n- Bagian Ketiga : Tukar Menukar\r\n- Bagian Keempat : Hibah\r\n- Bagian Kelima : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah\r\n14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;\r\n15. Pembiayaan;\r\n16. Tuntutan Ganti Rugi;\r\n17. Ketentuan lain-lain;\r\n18. Ketentuan Peralihan;\r\n19. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2013. \n Pada saat\r\nPeraturan\r\nDaerah\r\nini\r\nmulai\r\nberlaku,\r\nPeraturan\r\nDaerah\r\nKabupaten\r\nTapin\r\nNomor\r\n11\r\nTahun 2007\r\ntentang Pengelolaan\r\nBarang\r\nMilik\r\nPemerintah\r\nKabupaten\r\nTapin \r\n(Lembaran \r\nDaerah\r\nKabupaten\r\nTapin\r\nTahun\r\n2007 Nomor\r\n11)\r\ndicabut dan\r\ndinyatakan\r\ntidak\r\nberlaku. \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007 Nomor 11)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk mengelola barang daerah secara tertib dan optimal dalam mendukung otonomi daerah, meningkatkan efisiensi keuangan, serta akuntabilitas barang milik daerah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah: Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Pengadaan: Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penerimaan dan Penyaluran: Diatur mengenai penerimaan barang, penyimpanan, dan penyaluran barang milik daerah.
Penggunaan: Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
Penatausahaan: Meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.
Pemanfaatan: Diatur mengenai pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
Penilaian: Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.
Penghapusan: Penghapusan barang milik daerah dilakukan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna, serta dari daftar barang milik daerah.
Pemindahtanganan: Meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
Pembiayaan: Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tuntutan Ganti Rugi: Kerugian daerah akibat kelalaian atau penyalahgunaan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi.

","transitional_provisions","1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna.\n3. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.\n4. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ΤΑΡΙΝ

REGIONAL REGULATION OF ΤΑΡΙΝ REGENCY

NUMBER 04 YEAR 2013

ABOUT

MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΡΙΝ,

\n\n \n \n

Considering:

that regional assets as one of the important elements in the implementation of regional government and development, the regional assets need to be managed in an orderly manner so that they can be utilized optimally in order to support the implementation of regional autonomy;
that the improvement of management of the regional assets, needs to be done in order to improve financial efficiency and improvement of management and accountability of regional assets;
that Regional Regulation Number 11 Year 2007 concerning Management of Assets Owned by the Tapin Regency Government is no longer in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 Year 2007 concerning Technical Guidelines for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1a318ee-e9fb-43fc-825d-853ff2c85b32","actionData","errors"]