[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f19ea837-707f-4514-b0be-23c2e054c3f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Donggala","place_of_enactment","Banawa","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-perizinan-tertentu
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERDA Kab. Donggala No. 48 Tahun 2007; PERDA Kab. Donggala No. 49 Tahun 2007; PERDA Kab. Donggala No. 3 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi, Peninjauan Tarif Retribusi, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidan, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2011. \n PERDA Kab. Daerah Tingkat II Donggala No. 5 Tahun 1999; PERDA Kab. Donggala No. 4 Tahun 2000; PERDA Kab. Donggala No. 5 Tahun 2000; PERDA Kab. Donggala No. 43 Tahun 2001; PERDA Kab. Donggala No. 8 Tahun 2008; \n Penjelasan : 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000 Nomor 4 Seri B Nomor 4);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000 Nomor 5 Seri B Nomor 5);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 48 Seri C Nomor 30); dan\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan tujuan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan kembali peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Jenis retribusi tersebut meliputi:

\n\n

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikenakan atas pemberian izin mendirikan bangunan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang dikenakan atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
Retribusi Izin Gangguan, yang dikenakan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan.
Retribusi Izin Trayek, yang dikenakan atas pemberian izin trayek angkutan umum.
Retribusi Izin Usaha Perikanan, yang dikenakan atas pelayanan izin usaha perikanan.

\n\n

Setiap jenis retribusi diatur secara rinci mengenai nama retribusi, objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan retribusi, sanksi administratif, penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DONGGALA
REGIONAL REGULATION OF DONGGALA REGENCY
NUMBER 4 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DONGGALA,

Considering:

that in order to implement a real, broad and accountable Regional Autonomy, it is necessary to explore sources of Local Own-Source Revenue to support the financing of Government administration and the implementation of Development towards Regional independence;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Donggala Regency governing Certain Permit Retribution needs to be reviewed because it is no longer in accordance with the development of laws and regulations in the field of Regional Taxes and Regional Retribution, to be adjusted to the types of Certain Permit Retribution of Regency/City;
that based on the considerations in letters a, and b, it is necessary to form

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f19ea837-707f-4514-b0be-23c2e054c3f7","actionData","errors"]