[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f19d6704-dc8d-4090-91b2-1c28f4f2be5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 18 Tahun 2009","number","18","year","2009","published_date","2009-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2009/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa \n Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun\r\n2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Per. Mendagri No. 37 Tahun 2007; Perda Kab. Tapin No. 5\r\nTahun 2004; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 9 Tahun\r\n2008.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Penghasilan;\r\n- Bagian Kesatu : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa\r\n- Bagian Kedua : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa\r\n3. Tunjangan Purna Tugas;\r\n4. Sumber Dana;\r\n5. Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 019 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Unsur Sekretaris Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan tujuan memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat memacu kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan ini mengatur bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Penghasilan tetap ditetapkan setiap tahun dalam APBDes, paling sedikit sama dengan upah minimum regional pemerintah. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan, tunjangan purna tugas, dan tunjangan lain berdasarkan kemampuan keuangan desa. Sumber dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan berasal dari APB Desa dan sebagian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TAΡΙΝ REGENCY
NUMBER 18 OF 2009
ON
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAΡΙΝ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the Provisions in Article 28 of Regulation
Government Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary
to establish a Regional Regulation on the Financial Position
of the Village Head and Village Apparatus;

Bearing in Mind :

Law Number 8 of 1965 on the Establishment of
Tapin Level II Region and Tabalong Level II Region
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number
51, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number
2756);
Law Number 10 of 2004 on the Establishment of
Legislation (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4389);
La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f19d6704-dc8d-4090-91b2-1c28f4f2be5a","actionData","errors"]