[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f18f76e1-0a1e-4a33-8e4d-84d7daebae4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG\r\nNOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG\r\nNOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/NO.4, TLD NO. 112
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG\r\nNOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan adanya objek retribusi jasa usaha\r\nyang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta\r\nuntuk penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek\r\nretribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSoppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir\r\nobjek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai\r\ndengan perkembangan dewasa ini;\r\nb. bahwa untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam\r\npengelolaan retribusi jasa usaha kaitannya dengan\r\npeningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu\r\ndilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif\r\nretribusi jasa usaha;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012\r\ntentang Retribusi Jasa Usaha. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor\r\n130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor\r\n58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi\r\nkewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor\r\n98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57). 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun\r\n2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78). \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5\r\nTahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.\r\nc. Retribusi Pemakaian Gedung\r\na). Sewa Gedung Pertemuan Non AC Rp. 700.000 Per Hari.\r\nb). Sewa Gedung Pertemuan dengan fasilitas AC Rp. 1.000.000\r\nPer hari\r\n\r\nRetribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan\r\nTappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten\r\nSoppeng ditetapkan sebagai berikut :\r\na. Besarnya tarif / sewa danau tempe berdasarkan hasil\r\npelelangan masing-masing bagian danau tempe.\r\nb. Struktur dan besarnya tarif minimal nilai pelelangan danau\r\ntempe sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai\r\nberikut :\r\nc). Sewa Kursi Gedung Pertemuan Rp. 1.000 Per buah Per Hari\r\nd. Retribusi pemanfaatan sarana/prasarana pada Balai Pembenihan\r\nIkan (BBI) Ompo sebagai berikut : - Tempat Peristirahatan/Gazebo sebesar Rp. 10.000/Jam/Unit. - Alat Pancing sebesar Rp. 20.000/hari/unit. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5\r\nTahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah adanya objek retribusi jasa usaha yang belum ditetapkan tarifnya serta perlunya penyesuaian tarif yang sudah ada sesuai perkembangan terkini. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa usaha, khususnya terkait peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Perubahan meliputi beberapa jenis retribusi jasa usaha, antara lain:

\n\n

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: Tarif retribusi untuk pemakaian alat berat dan alat laboratorium, serta pemakaian tanah dan danau diatur ulang.
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan: Tarif sewa fasilitas pasar seperti ruko, toko, kios, dan lods mengalami perubahan.
Retribusi Tempat Pelelangan: Tarif untuk jasa penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan diubah.
Retribusi Tempat Khusus Parkir: Ketentuan mengenai objek retribusi tempat khusus parkir diperbarui.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa: Tarif retribusi untuk mess Pemda dan pesanggrahan/villa diubah.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah: Ketentuan mengenai objek retribusi penjualan produksi usaha daerah diperbarui, termasuk tarif untuk benih ikan dan ikan konsumsi.

\n\n

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 5 OF 2012 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the existence of business service retribution objects whose structure and tariff rates have not been determined and for adjustments to the structure and tariff rates of retribution objects regulated in Regional Regulation of Soppeng Regency Number 5 of 2012 concerning Retribution for Business Services, it is necessary to make changes by accommodating new retribution objects and adjusting tariffs in accordance with current developments;
that to accommodate demands and policies in the management of business service retribution in relation to improving facilities and services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f18f76e1-0a1e-4a33-8e4d-84d7daebae4d","actionData","errors"]