[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f172585f-acd5-4157-9e91-ded3a7eaa5b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

telekomunikasi - penyelenggaraan infrastruktur
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi; bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif, perlu dibuat regulasi yang dapat mengakomodir dan mendukung kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi; bahwa berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU no 2 Tahun 2017; PP No 52 Tahun 2000; PP No 36 Tahun 2005; PP No 26 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2012; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2012; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis infrastruktur pasif telekomunikasi, perizinan infrastruktur pasif, pembangunan insfrastruktur pasif, penggunaan insfrastruktur pasif, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, penetapan biaya, monitoring, evaluasi, dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. \n Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 dicabut. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pembangunan dan penggunaan bersama Infrastruktur Pasif untuk mencapai efektivitas pengembangan layanan Telekomunikasi, efisiensi biaya, dan percepatan pengembangan layanan Telekomunikasi, serta memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuannya adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif, meningkatkan kualitas layanan Telekomunikasi, dan membuat kebijakan penyediaan Infrastruktur Pasif yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

\n\n

Infrastruktur Pasif meliputi infrastruktur Saluran Bawah Tanah (ducting), infrastruktur Tiang Telekomunikasi (pole), infrastruktur Tiang Microcell, dan infrastruktur Menara Telekomunikasi. Pembangunan Infrastruktur Pasif harus mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah, dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Pemerintah Daerah menetapkan Zona bebas Infrastruktur Pasif dan Zona Infrastruktur Pasif.

\n\n

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan Infrastruktur Pasif wajib memiliki izin dari Walikota, meliputi izin pembangunan Infrastruktur Pasif (IMB Infrastruktur Pasif) dan persetujuan pemanfaatan/penggunaan Infrastruktur Pasif milik Pemerintah Daerah. Infrastruktur Pasif disediakan oleh Penyedia Infrastruktur Pasif, yaitu Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Koperasi, dan/atau perusahaan swasta. Pengelola Infrastruktur Pasif harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif.

\n\n

Setiap Infrastruktur Pasif yang dibangun di wilayah Daerah wajib diasuransikan. Penyedia/Pengelola Infrastruktur Pasif yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta wajib berpartisipasi dalam pembangunan Daerah melalui program tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility). Penyelenggara Infrastruktur Pasif yang memiliki Infrastruktur Pasif, Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif berhak memungut tarif penggunaan bersama Infrastruktur Pasif kepada pengguna bersama Infrastruktur Pasif.

\n\n

Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian Infrastruktur Pasif paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

","transitional_provisions","Penggelaran kabel tanah tanam langsung yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40 ayat (1), dan/atau Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pemutusan aliran listrik, pencabutan perizinan, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.\n2. Penyelenggara Infrastruktur Pasif yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Penyelenggara Infrastruktur Pasif yang tidak memiliki asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAGELANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL GAZETTE OF MAGELANG CITY
YEAR 2019 NUMBER

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG CITY
NUMBER 11 OF 2019
ABOUT
PROVISION OF TELECOMMUNICATION PASSIVE INFRASTRUCTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f172585f-acd5-4157-9e91-ded3a7eaa5b5","actionData","errors"]