Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

(-)

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur hukum acara mengenai permohonan tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Tata cara pengajuan permohonan, termasuk persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas.
2. Proses registrasi perkara dan penjadwalan sidang.
3. Pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.
4. Pembuktian, meliputi alat bukti yang dapat diajukan seperti surat, keterangan saksi, ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, dan alat bukti elektronik.
5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan, termasuk kewenangan Pengadilan, kedudukan hukum pemohon, dan pendapat Majelis terhadap pokok permohonan.
6. Amar putusan yang dapat berupa permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak, atau gugur.

Peraturan ini menekankan bahwa putusan Pengadilan bersifat final dan mengikat.

(-)

(-)