[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f15e9c9c-e5aa-4f9a-b609-2d8a39f8dbaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007","number","1","year","2007","published_date","2007-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DAERAH - POKOK-POKOK PENGELOLAAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor\r\n58 Tahun 2005 tentang :f>engelolaan Keuangan Daerah, dan dalam\r\nrangka penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan,\r\npenganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta\r\npertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan\r\nefisien scrta memiliki tata kelola pemerintahan yang transparan,\r\nakuntabcl dan partisipatif, perlu mengatur sistem pengelolaan\r\nkeuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu\r\nmenctapkan Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah; \n Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang 34 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - lJndang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati, kedudukan keuangan DPRD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, defisit dan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 dicabut. \n 82 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 18 Seri: E, No.: 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri: E No. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Batang. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD. Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.\r\n2. Asas Umum dan Struktur APBD: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.\r\n3. Penyusunan dan Penetapan APBD: Proses penyusunan APBD dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.\r\n4. Pelaksanaan APBD: Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.\r\n5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\r\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan setelah adanya penataan kelembagaan sesuai dengan peraturan daerah ini.\r\n3. Apabila kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum terbentuk maka Bupati menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah dengan keputusan Bupati.\r\n4. Sebelum terbentuknya kelembagaan inspektorat kabupaten, maka ketentuan Pasal 164 ayat (2), Pasal 165 dan Pasal 167, pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.\r\n5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\r\n6. Pasal 63 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\r\n7. Ketentuan mengenai penatausahaan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2007.\r\n8. Ketentuan mengenai penyusunan KUA dan PPAS mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.\r\n9. Ketentuan mengenai akuntansi dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\r\n10. Ketentuan mengenai RPJMD dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2007
on
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, and in the context of organizing governance starting from planning, budgeting, implementation and administration and accountability of regional financial management effectively and efficiently and having transparent, accountable and participative governance, it is necessary to regulate a regional financial management system that can be accounted for;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Main Principles of Regional Financial Management;

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f15e9c9c-e5aa-4f9a-b609-2d8a39f8dbaa","actionData","errors"]