[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f159a7c2-ac04-4082-b715-217be2608b80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan - Pengelolaan - Gabah/Beras - Dalam Negeri - Penyaluran - Cadangan Beras Pemerintah
2025
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani, ditetapkan Inpres ini. \n Inpres ini ditujukan kepada beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Kejagung, beberapa Kepala Badan, para Gubernur dan Bupati/Walikota, dan Direktur Utama Perum Bulog. \n Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025. \n Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Instruksi Presiden ini dikeluarkan untuk mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencapai swasembada beras, dan meningkatkan pendapatan petani. Tujuan utama adalah memastikan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan secara efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial: Instruksi ini mengatur pembagian tugas dan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Perum BULOG, dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras. Target pengadaan beras ditetapkan sebanyak 3 juta ton dengan harga pembelian pemerintah yang ditentukan. Instruksi ini juga mengatur penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk stabilisasi harga pangan dan bantuan sosial. Setiap kementerian dan lembaga memiliki peran spesifik, seperti koordinasi kebijakan, dukungan logistik, dan pengawasan pelaksanaan program.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2025
REGARDING
PROCUREMENT AND MANAGEMENT OF UNMILLED RICE/RICE IN THE COUNTRY
AND DISTRIBUTION OF GOVERNMENT RICE RESERVES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

In order to support the strengthening of the Government Rice Reserves in order to
increase national food security and the achievement of rice self-sufficiency,
and increase farmers' income, hereby instructs:

To :

Coordinating Minister for Food Affairs;
Coordinating Minister for Economic Affairs;
Coordinating Minister for Community Empowerment;
Minister of National Development Planning/Head of
National Development Planning Agency;
Minister of Transportation;
Minister of Public Works;
Minister of Defense;
Minister of Home Affairs;
Minister of Agriculture;
Minister of Trade;
Minister of Finance;
Minister of State-Owned Enterprises;
Minister of Industry;
Minister

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f159a7c2-ac04-4082-b715-217be2608b80","actionData","errors"]