[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f143bc3a-2b8d-48dd-9e9f-4447ed318ec5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pengendalian Penduduk Dan Pembaguanan Keluarga berencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Penyelenggaran Pengendalian Penduduk Dan Pembaguanan Keluarga berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaran Pengendalian Penduduk Dan Pembaguanan Keluarga berencana\r\n
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daaerah tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Berencana Meliputi: KETENTUAN UMUM, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA, PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Tujuan dan Kebijakan:

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
Peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana (KIE, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian kontrasepsi), dan keluarga sejahtera (pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga).
Pengendalian Penduduk: Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengendalian kelahiran melalui program KB, penurunan angka kematian dengan fokus pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak, serta pengarahan mobilitas penduduk.
Keluarga Berencana: Pengaturan kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan akses informasi dan pelayanan KB, serta mempromosikan partisipasi pria dalam KB. Promosi aborsi dilarang.
Keluarga Sejahtera: Membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan NKKBS, pendewasaan usia perkawinan, dan pengaturan kehamilan.
Penguatan Kelembagaan KB: Pemberdayaan pengelola program KB di berbagai tingkatan masyarakat.
Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga: Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi keluarga sebagai dasar kebijakan dan program.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
TENTANG
IMPLEMENTATION OF POPULATION CONTROL
AND FAMILY PLANNING DEVELOPMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana; \n \n
Mengingat :	\n \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); \n Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f143bc3a-2b8d-48dd-9e9f-4447ed318ec5","actionData","errors"]