[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f13a1d6f-ef84-40bd-bdeb-b5a2896fc33e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011","number","22","year","2011","published_date","2011-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penataan, Pembinaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pasar
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2011/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan, Pembinaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil,\r\nkoperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan\r\npelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga \r\nmampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat\r\nmeningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata\r\nkeberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan\r\ntoko modern; \r\nbahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko \r\nmodern tidak merugikan dan/atau mematikan pelaku usaha kecil,\r\nkoperasi, dan pasar tradisional yang telah ada dan menjadi mata\r\npencaharian masyarakat, maka perlu menjamin terselenggaranya\r\nkemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil\r\ndan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko\r\nmodern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam\r\nmenjalankan usaha di bidang perdagangan; \r\nbahwa dalam rangka mewujudkan sinergi yang saling\r\nmenguntungkan dan memperkuat antara pelaku usaha pasar\r\ntradisional, usaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat\r\nperbelanjaan dan toko modern sehingga dapat tumbuh berkembang\r\nlebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi\r\nyang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan, maka perlu\r\nmengatur pola pembinaan, perlindungan, pengendalian, dan\r\npengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko\r\nmodern; \r\nbahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun\r\n2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan\r\ndan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan,\r\npembinaan, dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan\r\ndan toko modern; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan\r\nPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di\r\nKabupaten Kendal; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPenataan, Pembinaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kendal\r\nyang meliputi\r\nPenataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Kemitraan Usaha, Rekrutmen Tenaga Kerja, Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern, Sistem Penjualan Dan Jenis Barang Dagangan, Jenis Dan Kewenangan Penerbitan Izin, Tata Cara Pengajuan Dan Persyaratan Izin, Biaya Dan Masa Berlaku Izin, Waktu Pelayanan, Pelaporan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pembinaan Dan Pengawasan, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Pembentukan Forum Komunikasi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2011. \n 40 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional serta memberdayakan mereka agar mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini mengatur keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar tidak merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penentuan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
Persyaratan pendirian yang meliputi analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM.
Pengaturan jarak lokasi pendirian antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan atau toko modern, serta antar pusat perbelanjaan dan toko modern.
Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) sebelum pendirian.
Kewajiban pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menyediakan areal parkir dan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
Pengaturan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil, dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, termasuk kewajiban menyediakan ruang usaha bagi UMKM.
Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga kerja yang mengutamakan warga negara Indonesia, khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
Batasan luas lantai penjualan untuk berbagai jenis toko modern (minimarket, supermarket, hypermarket, department store, perkulakan) dan pusat perbelanjaan.
Jenis dan kewenangan penerbitan izin, termasuk Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, IUP2T, IUPP, dan IUTM.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sistem penjualan dan jenis barang dagangan, waktu pelayanan, pelaporan, pemberdayaan pasar tradisional, pembinaan dan pengawasan, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

","transitional_provisions","1. Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakukanya Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Izin pengelolaan yang dimiliki oleh pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum berlakukanya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n6. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan belum dilakukan pembangunan sebelum berlakukanya Peraturan Daerah ini berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n7. Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, berwajiban melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukanya Peraturan Daerah ini.\n8. Perjanjian kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.\n9. Pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati atau dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang melanggar ketentuan Pasal 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Pengelola/Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang tidak mematuhi larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), ayat (9), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 41 dan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 22 YEAR 2011
on
STRUCTURING, DEVELOPMENT, AND PROTECTION OF TRADITIONAL MARKETS, CENTERS
SHOPPING AND MODERN STORES IN KENDAL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering / Whereas:

that to provide protection to small businesses, cooperatives and traditional markets and in order to empower small business actors, cooperatives, and traditional markets so that they are able to develop, compete, be resilient, advanced, independent, and can improve their welfare, it is necessary to regulate and structure the existence and establishment of traditional markets, shopping centers and modern stores;
that in order for the establishment and existence of shopping centers and modern stores not to harm and/or kill small business actors, cooperatives, and traditional markets that already exist and are the livelihood of the community, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f13a1d6f-ef84-40bd-bdeb-b5a2896fc33e","actionData","errors"]