[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1385d66-5e47-4a48-9d84-a44c286474f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 15 Tahun 2008","number","15","year","2008","published_date","2008-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boven Digoel","place_of_enactment","Tanah Merah","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pengujian-kendaraan bermotor
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/NO.15, TLD NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Kota/Kabupaten, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Pengujian Kendaraan Bermotor. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999. \n Dalam peraturan dibahas mengenai maksud dan tujuan, pengujian kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa uji coba berkala kendaraan bermotor, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan retribusi, sanksi administrasi, tata cara pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan piutang retdibusi karena kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boven Digoel. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keselamatan penumpang, barang, dan kendaraan bermotor yang melalui jalan, serta untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

\n\n

Tujuan dari peraturan ini adalah:

Memberikan dasar hukum bagi pelayanan jasa umum pengujian kendaraan bermotor.
Memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Meneliti secara teknis kendaraan bermotor.
Menjaga keselamatan penumpang, barang, dan kendaraan bermotor.
Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

Pengujian Kendaraan Bermotor: Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang beroperasi di wilayah Kabupaten Boven Digoel wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dilakukan secara berkala.
Retribusi: Pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian. Obyek retribusi adalah pengujian mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
Tarif Retribusi: Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor, kecuali kereta gandengan, kereta tempelan, dan mobil penumpang umum.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan retribusi, sanksi administratif, tata cara pembayaran dan penagihan retribusi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pembetulan ketetapan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan piutang retribusi, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","1. Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda bukti lulus uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji kendaraan yang bersangkutan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 9 dapat dihukum kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOVEN DIGOEL REGENCY
NUMBER 15 OF 2008
CONCERNING
LOCAL FEE FOR MOTOR VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOVEN DGOEL

Considering:

that to ensure the safety of passengers, goods and
motor vehicles passing through the road, it is necessary to carry out
Motor Vehicle Testing;
that with the Law Number 32 of 2004
concerning Regional Government and Government Regulation
Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and
Authority of the Province as an Autonomous Region
the implementation of Motor Vehicle Testing further
becomes the authority of the City/Regency Government;
that for the purposes of letters a and b above, it is deemed necessary
to form a Motor Vehicle Testing Regulation.

In view of:

Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment
of Irian Barat Province and Autonomous Regencies in
Irian Barat Province (State Gazette of 1969 Number 47,
Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1385d66-5e47-4a48-9d84-a44c286474f3","actionData","errors"]