[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f12ae1be-f71a-4cbc-a27a-7fe0e2414bd7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, pembinaan pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, pembinaan pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembinaan pasar rakyat-penataan toko swalayan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2020 / No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, pembinaan pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nbahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta untuk menarik investor di sektor perdagangan, maka perlu pengembangan dan peningkatan pelayanan toko swalayan;\r\nb.\r\nc.\r\nbahwa kebebasan berusaha merupakan hak masyarakat yang harus didorong dengan terbentuknya kebebasan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga mengacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Batang, maka perlu mengubah perizinan dan pembatasan jarak lokasi antara pasar rakyat dengan toko swalayan dan jarak lokasi antar toko swalayan di Kabupaten Batang, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang perlu diubah;\r\nd.\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UDD 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019; \n Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang. Latar belakang perubahan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, kebutuhan untuk menarik investor di sektor perdagangan, serta perkembangan pembangunan di Kabupaten Batang.

Perubahan meliputi definisi beberapa istilah seperti Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Minimarket, Supermarket, dan lainnya. Selain itu, diatur mengenai jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dengan ketentuan jarak minimum 500 meter untuk supermarket, department store, hypermarket, atau grosir, dan 100 meter untuk minimarket, dengan pengecualian tertentu. Waktu pelayanan untuk Hypermarket, Department Store, dan Supermarket juga diatur, serta kewajiban memiliki SIUP bagi setiap usaha Toko Swalayan.

Persyaratan untuk memperoleh SIUP Toko Swalayan meliputi foto copy berita acara hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan, rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan, foto copy Izin Lokasi, IMB, Akte Pendirian Perusahaan, izin lingkungan, dokumen lingkungan, surat pernyataan kesanggupan, dan surat persetujuan dari kelurahan/kepala desa. Pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru jika terjadi pemindahan lokasi usaha.

Penyelenggara Usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. Denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00.

","transitional_provisions","1. Pasar Rakyat yang telah ada tetap diakui keberadaannya.\n2. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.","sanctions","1. Penyelenggara Usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.\n3. Denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2014 ON THE PROTECTION, DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKETS
AND MANAGEMENT OF MODERN RETAIL IN BATANG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas that with the increasing growth of
the economy and social community and to attract
investors in the trade sector, it is necessary
development and improvement of store services
modern retail;
Considering / Whereas that freedom of enterprise is a right
society that must be encouraged by
the formation of competitive freedom of enterprise
and fair so as to refer to sustainable economic growth;
Considering / Whereas that with the enactment of Government Regulation
Number 24 of 2018 on Licensing Services
Integrated Electronically and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f12ae1be-f71a-4cbc-a27a-7fe0e2414bd7","actionData","errors"]