[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f129b902-d2ac-4bc6-94f6-30f65a73f028","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 34/A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan\r\nbersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan\r\nperwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun\r\n2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD\r\nserta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah\r\ndisepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada\r\ntanggal 19 Agustus 2020. \n 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 6. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007\r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKata Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang\r\nPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar\r\nRp869.686.791.131,- (delapan ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus\r\ndelapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh\r\nsatu rupiah), yang bersumber dari:\r\na. Pendapatan Asli Daerah;\r\nb. Pendapatan Transfer; dan\r\nc. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.\r\nAnggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar\r\nRpl.042.609.617.966,- (satu trilyun empat puluh dua milyar enam ratus sembilan\r\njuta enam ratus tujuh be las ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang\r\nterdiri atas:\r\na. Belanja operasional;\r\nb. Belanja modal;\r\nc. Belanja tidak terduga; dan\r\nd. Belanja transfer. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020. \n 58 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuannya adalah untuk menetapkan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Ketentuan Substansial:

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp869.686.791.131,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.042.609.617.966,- yang terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp172.922.826.835,- yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp172.922.826.835,-.
Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp172.922.826.835,-.

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mojokerto tahun anggaran 2021.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MOJOKERTO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO CITY
NUMBER 8 OF 2020
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional \n Keuangan, the Mayor is obliged to submit a Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2021 to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f129b902-d2ac-4bc6-94f6-30f65a73f028","actionData","errors"]