[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1278f41-ce67-4c30-a6b5-82ef5c93f49d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi JASA UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Sampang dapat dipungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;\r\nb. bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengharuskan beberapa Pasal terkait cara perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang harus dirubah;\r\nc. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi; \r\nd. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunanan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang,\tlingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan\t rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan telekomunikasi, maka secara periodik\t perlu dilakukan pengawasan, pengecekan dan pengendalian\tpembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sampang;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\thuruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan\tPeraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;\r\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ;\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;\r\n4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;\r\n5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;\r\n6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004;\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;\r\n14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;\r\n15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\n16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;\r\n17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;\r\n18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;\r\n19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\n20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;\r\n21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;\r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000;\r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\tPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);\r\n31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);\r\n32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi\tdan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);\r\n34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n36. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; \r\n37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n38. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/ 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;\r\n39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;\r\n40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;\r\n41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang\tPengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;\r\n42. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/Per/ M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;\r\n43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M- DAG/PER/10/2009\ttentang Unit Kerja dan Unit Pelaksanan Teknis Metrologi Legal;\r\n44. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18\r\nTahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor\r\n9/PER/M/KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;\r\n45. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12\r\nTahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;\r\n46. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun\r\n1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;\r\n47. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun\r\n\r\n1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;\r\n\r\n48. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun\r\n\r\n1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; \r\n\r\n\r\n49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;\r\n50. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000;\r\n51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/ SK/III/2003 ;\r\n52. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004;\r\n53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004;\r\n54. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007;\r\n55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/VI/2009;\r\n56. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012; \r\n57. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008; \r\n58. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012;\r\n59. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011; \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5\r\n\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2), diubah : Pasal 91; Pasal 92; Pasal 94; tambahan pasal 99 a; Pasal 102; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi dan perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

Perubahan-perubahan substansial meliputi:

Perubahan Pasal 91 mengenai penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan tingkat penggunaan jasa, prinsip sasaran penetapan retribusi, biaya penyediaan jasa, dan tarif retribusi.
Perubahan Pasal 92 mengenai tarif retribusi, rincian pemanfaatan retribusi, dan dasar perhitungan tarif retribusi.
Perubahan Pasal 94 mengenai penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dan penerbitan SKRD.
Penambahan Pasal 99a mengenai penerbitan SKRD Tambahan jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang.
Perubahan Pasal 102 mengenai jangka waktu pelunasan retribusi, dengan pengecualian untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan tata ruang, lingkungan, dan estetika, serta meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Sampang No. 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/164915/perda-kab-sampang-no-9-tahun-2020","2f84aa32-ed87-4713-b77c-7cf6ace8a805","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
EAST JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SAMPANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF
SAMPANG REGENCY NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 110 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the existence of telecommunication towers in Sampang Regency can be subject to the Telecommunication Tower Control Retribution as one source of Local Own Revenue;
that with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XII/2014 concerning the Review of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it requires several Articles related to the method of calculating the Telecommunication Tower Control Retribution rates in the Sampang Regency Regional Regulation to be changed;
that the development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1278f41-ce67-4c30-a6b5-82ef5c93f49d","actionData","errors"]