[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f124ceca-8ca1-41cd-9d85-9ef17e37e830","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2020 tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUDAYA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/NO.5, LL KAB. KETAPANG : 29 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
ABSTRAK:	\n \n bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan merupakan warisan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat, agar berguna untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 2010, UU No.23 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kriteria Cagar Budaya, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Registrasi Cagar Budaya, Pemilikan dan Penguasaan, Penemuan dan Pencarian, Pelestarian, Pengelolaan, Tim Ahli Cagar Budaya, Penyimpanan dan Perawatan Cagar Budaya di Museum, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020. \n Peraturan ini memiliki 22 halaman dan 7 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n- Kriteria benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya, termasuk usia minimal 50 tahun dan nilai penting bagi sejarah atau kebudayaan.\n- Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penelitian, promosi, dan pengawasan.\n- Proses registrasi cagar budaya, mulai dari pendaftaran oleh pemilik atau masyarakat, pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya, hingga penetapan oleh Bupati.\n- Ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan cagar budaya, termasuk larangan pengalihan kepemilikan tanpa izin Bupati.\n- Prosedur penemuan dan pencarian cagar budaya, termasuk kewajiban pelaporan dan larangan penggalian tanpa izin.\n- Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan (penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran), pengembangan (penelitian, revitalisasi), dan pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.\n- Pengelolaan cagar budaya oleh pihak terkait dan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.\n- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya.\n- Pemberian penghargaan kepada penemu atau pemilik cagar budaya yang berjasa dalam pelestarian.\n- Pendanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dari berbagai sumber, termasuk APBD dan APBN.\n- Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati serta peran serta masyarakat.\n- Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai penyidik tindak pidana cagar budaya.","transitional_provisions","sanctions","1. Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Daerah tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2010.\n2. Pencarian Cagar Budaya tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2010.\n3. Memindahkan Cagar Budaya Daerah tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 107 UU No. 11 Tahun 2010.\n4. Memisahkan Cagar Budaya Daerah tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2010.\n5. Membawa Cagar Budaya keluar daerah tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2010.\n6. Mengubah fungsi ruang Situs/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Daerah tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 110 UU No. 11 Tahun 2010.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
PRESERVATION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that cultural heritage in the form of objects, buildings, structures, sites, and areas are a cultural heritage of the nation which is important for understanding and developing history, science, and culture in social, national and state life so that it needs to be preserved and managed appropriately, in order to be useful for the greatest possible prosperity of the people;
that to preserve the Cultural Heritage as referred to in letter a, the Regional Government has the task of regulating, protecting, developing and Utilizing cultural heritage, as regulated in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, and managed by increasing community participation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f124ceca-8ca1-41cd-9d85-9ef17e37e830","actionData","errors"]