[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1141f1f-1620-4683-af40-ebb33fc87a6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klungkung","place_of_enactment","Semarapura","theme","PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa r,lntuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan\r\n Daerah\r\n \n Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Pe:raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta\|'un 2O2O. \n Pasal 21 Peraturan Daerai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nPasal 1 KETENTUAN UMUM\r\nPasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan memberil<an dasar hukum bagi Pengelolaan Keuangal Daerah\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022. \n 87 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.\r\n\r\nPeraturan ini menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang jelas. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun berdasarkan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).\r\n\r\nDalam hal pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan Kepala Perangkat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran). Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengeluaran dan pembayaran, manajemen kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).\r\n\r\nUntuk pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO (Laporan Operasional), LAK (Laporan Arus Kas), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KLUNGKUNG
THE PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF KLUNGKUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
on
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLUNGKUNG,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 on Technical Guidelines for Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Regional Finance Management;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 69 of 1958 on the Establishment of Level II Regions Within the Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1958 Number 122, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1655);
Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1141f1f-1620-4683-af40-ebb33fc87a6d","actionData","errors"]