[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f113f9e8-3136-4850-a5c4-1a2f080805d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, BD.2017/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 \n Peraturan Dearah ini mengantur tentang ketentuan umum, perangkat desa, persyaratan, mekanisme pengangkatan, pelantikan, pembekalan, masa jabatan perangkat desa, larangan bagi perangkat desa, pemberhentian sementara, pemberhentian, kekosongan jabatan perangkat desa, pembinaan dan pengawasan, biaya pengangkatan perangkat desa, ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan pengaturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan otonomi desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Struktur Perangkat Desa: Terdiri dari Sekretariat Desa (dipimpin Sekretaris Desa dengan staf), Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun), dan Pelaksana Teknis (Kepala Seksi).
Tugas dan Tanggung Jawab: Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Hak dan Kewajiban Perangkat Desa: Mendapatkan penghasilan, tunjangan, jaminan kesehatan, cuti, serta wajib menaati disiplin kerja, peraturan perundang-undangan, menjaga norma, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik.
Proses Pengangkatan: Dilakukan oleh Kepala Desa dengan membentuk Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D) untuk penjaringan dan penyaringan calon.
Persyaratan: Persyaratan umum (bertakwa, WNI, Pancasila, pendidikan minimal, usia) dan persyaratan khusus (berkelakuan baik, sehat, bebas narkoba, domisili, izin dari instansi terkait bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD).
Mekanisme Pengangkatan: Pembentukan TP3D, penjaringan (pengumuman, pendaftaran, penelitian berkas), penyaringan (ujian tertulis dan praktik komputer), penetapan pengangkatan (konsultasi dengan Camat, rekomendasi Camat, Keputusan Kepala Desa), dan pelantikan (sumpah/janji).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa (berakhir pada usia 60 tahun), larangan bagi Perangkat Desa (misalnya merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, melakukan tindakan diskriminatif, korupsi, menjadi pengurus partai politik), pemberhentian sementara, dan pemberhentian.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sesuai keputusan pengangkatannya.\n2. Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan Sekretaris Desa PNS, kecuali melakukan pelanggaran disiplin PNS atau mengajukan permohonan pindah.\n3. Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa lainnya tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai batas usia masa jabatannya.\n4. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Sekretaris Desa baru.\n5. Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Perangkat Desa lain tetap melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas sampai dilantiknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n6. Untuk pertama kali pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan telah membentuk Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan telah melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa yang masih aktif sesuai dengan peraturan desa.\n7. Proses pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa-desa yang terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Jika sanksi administratif tidak diindahkan, Perangkat Desa dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and implementing the provisions of Article 13 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus, the Regional Regulation of Klaten Regency Number 10 of 2006 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Apparatus as amended by Regional Regulation of Klaten Regency Number 2 of 2007 concerning Amendments to Regional Regulation of Klaten Regency Number 10 of 2006 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Apparatus is no longer appropriate, so it needs to be replaced with a new regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f113f9e8-3136-4850-a5c4-1a2f080805d8","actionData","errors"]