[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f10a2636-9792-47f7-a430-55f97931edca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Masuk Museum Balanga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2002","number","10","year","2002","published_date","2002-09-21","effective_date","2002-09-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Retribusi Masuk Museum Balanga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2002/91 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Masuk Museum Balanga
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, perlu diimbangi dengan upaya mtensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah sendiri melalui pajak daerah dan retribusi daerah;\r\nb. bahan sebagai upaya meningkatkan peiayanan jasa Museum Balanga diharapkan partisipasi masyarakat urauni, baik dalam bentuk dana melalui retribusi masuk maupun ikut menambah koleksi barang budaya;\r\nb. bahan sebagai upaya meningkatkan peiayanan jasa Museum Balanga diharapkan partisipasi masyarakat urauni, baik dalam bentuk dana melalui retribusi masuk maupun ikut menambah koleksi barang budaya; \n Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II NAMA, OBBJEK, DAN RERTRIBUSI;\r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB V WILYAH PEMUNGUTAN; \r\nBAB VI TATACARA PUGUTAN DAN PENYETORAN; \r\nBAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB IX KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2002. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Masuk Museum Balanga di Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakangnya adalah penyerahan pengelolaan Museum Balanga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dengan tujuan meningkatkan pelayanan jasa museum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pengunjung Museum Balanga dikenakan retribusi masuk. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Struktur tarif retribusi bersifat proporsional berdasarkan usia (anak-anak, dewasa) dan rombongan. Besaran retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Karcis anak-anak: Rp. 1.000,-
Karcis dewasa: Rp. 2.500,-
Rombongan (minimal 10 orang): 50% dari harga karcis anak-anak dan dewasa.
Pelajar/siswa (perorangan/rombongan): Potongan 50% dari harga karcis anak-anak.

Retribusi dipungut di lokasi Museum Balanga. Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan karcis masuk. Pembantu Bendaharawan wajib menyetor uang hasil pungutan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam. Instansi pemungut dan pengelola diberikan uang insentif sesuai peraturan yang berlaku. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis fungsional, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan operasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Law Number 5 of 1992 concerning Cultural Heritage Objects (State Gazette of 1992 Number 27, Supplement to the State Gazette Number 3470);
Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of 1997 Number 41, Supplement to the State Gazette Number 3685);
Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of 1999 Number 90, Supplement to the State Gazette Number 3839);
Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of 2000 Number 246, Supplement to the State Gazette Number 4048);
Government Regulation Number 10 of 1993 concerning the Implementation of Law Number 5 of 1992 concerning Cultural Heritage Objects (State Gazette of 1993 Number 14, Supplement to the State Gazette Number 3516);
Government Regulation Number 19 of 1995 concerning the maintenance and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f10a2636-9792-47f7-a430-55f97931edca","actionData","errors"]