[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1037820-176b-4adc-882e-60d12d192104","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007","number","8","year","2007","published_date","2007-04-23","effective_date","2007-04-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Otonomi daerah yang seluas - luasnya meberikan kewenangan penuh kepada daerah kabupaten katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;\r\nB. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha pada lokasi tertentu dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan pungutan retribusi ijin gangguan di wilayah kabupaten katingan; \n UU. No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No.5 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\nBAB III : GOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF;\r\nBAB VI : STRUKTUR DAN BESARAN TARIF;\r\nBAB VII : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN;\r\nBAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;\r\nBAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN;\r\nBAB X : SANKSI ADIMISTRASI;\r\nBAB XI : TATA CARA PEMBAYARAN;\r\nBAB XII : TATA CARA PENAGIHAN;\r\nBAB XIII : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN;\r\nBAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB XV : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nBAB XVI : KADALUWARSA PENAGIHAN;\r\nBAB XVII : PENGAWASAN;\r\nBAB XVIII : PENYIDIKAN;\r\nBAB XIX : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XX : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XXI : KETENTUAN PENUTUP;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha pada lokasi tertentu dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi atas pemberian izin gangguan lingkungan kepada orang pribadi atau badan di lokasi usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan lingkungan kepada orang atau badan di lokasi tertentu, kecuali pengajuan izin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan lingkungan. Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

\n\n

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan formula: Luas Tempat Usaha x Indek Lokasi x Indek Gangguan x Tarif. Indek lokasi ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan (Arteri, Kolektor, Lokal) dan sungai. Indek gangguan ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya, kerugian, dan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha.

\n\n

Izin Gangguan diberikan bagi semua usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengisi formulir dan melampirkan persyaratan seperti denah lokasi, persetujuan AMDAL/UKL/UPL, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, rekomendasi instansi teknis, fotokopi KTP, bukti kepemilikan tanah, akta pendirian perusahaan, IMB, dan bukti pembayaran PBB.

\n\n

Masa retribusi adalah 3 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan harus disetor ke Kas Daerah.

\n\n

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal penetapan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","1. Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dimaksud.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 08 OF 2007
on
DISTURBANCE PERMIT FEE
GOVERNMENT OF KATINGAN REGENCY
LAW AND ORGANIZATION SECTION
YEAR 2007

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 08 OF 2007
on
DISTURBANCE PERMIT FEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KATINGAN,

Considering / Whereas :

that the broadest regional autonomy provides full authority to the Katingan Regency to manage its own household affairs;
that in order to improve services to the community that organizes businesses at certain locations and to increase Regional Original Income, it is deemed necessary to collect disturbance permit fees in the Katingan Regency area;
that for the purposes of letters a and b, it is necessary to stipulate by Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number: 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Levies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 41, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1037820-176b-4adc-882e-60d12d192104","actionData","errors"]