[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0f9f5ef-6f33-41f7-a087-60eb9d686ce2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-08-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan-permusyawaratan-desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai amanat Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016 \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Peresmian dan Pengisian Keanggotaan BPD, Pemberhentian Anggota BPD, Persyaratan Calon Anggota BPD, serta Hak dan Kewajiban Anggota BPD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017. \n Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan serta pemberhentian sementara, dan pengisian Anggota BPD antar waktu yang akan diatur dalam Peraturan Bupati \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah amanat Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan dan Pengisian Keanggotaan BPD:\n
- Proses pengisian anggota BPD dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD.
- Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
\n
Pemberhentian Anggota BPD:\n
- Anggota BPD dapat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- Pemberhentian diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
\n
Tata Tertib BPD:\n
- BPD menyusun Peraturan Tata Tertib yang memuat keanggotaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, waktu musyawarah, pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana, dan pembuatan berita acara.
\n
Hak dan Kewajiban BPD:\n
- BPD berhak memperoleh tunjangan, biaya operasional, dan pengembangan kapasitas.
- BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
\n
Persyaratan Calon Anggota BPD:\n
- Anggota BPD harus memenuhi persyaratan seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SMP, bukan perangkat Desa, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
\n
Kelembagaan BPD:\n
- BPD terdiri atas Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris) dan Bidang (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa).
\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota BPD, musyawarah BPD, serta pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
ON
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that as a form of implementing democracy in organizing good village governance in accordance with the mandate of Article 73 of the Regulation of THE MINISTER OF HOME AFFAIRS of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning the Village Representative Body, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Village Representative Body. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 85, Supplement to State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0f9f5ef-6f33-41f7-a087-60eb9d686ce2","actionData","errors"]