[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0ecf433-dbbe-4a4d-9c32-61982bd3eb3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin maraknya pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, maka pasar tradisional perlu lebih diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi serta saling menguntungkan; bahwa agar tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan serta kelancaran pendistribusian barang, maka perlu penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. \n Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo r 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran yang berbentuk pusat perbelanjaan maupun toko modern. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2010. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2002 dicabut dan tidakberlaku \n 41 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek terkait penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk menciptakan tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha pasar tradisional dan UMKM, memberdayakan mereka agar mampu bersaing, serta mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak merugikan pasar tradisional dan UMKM.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bentuk usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota. Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional yang sudah ada, dengan pengecualian tertentu untuk minimarket yang merupakan peningkatan usaha warung/toko.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur persyaratan pendirian, termasuk analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM. Pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan areal parkir dan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Jam operasional kegiatan usaha juga diatur dalam peraturan ini.

\n\n

Kemitraan usaha antara pasar tradisional dan UMKM dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diatur berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan. Peraturan ini juga mengatur perizinan, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara kegiatan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini menyediakan fasilitas sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha.\n3. Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2002","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
YEAR 2010 NUMBER 1 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 3 OF 2010
ON
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKET,
SHOPPING CENTER AND MODERN STORE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the increasing number of shopping centers and modern stores, traditional markets need to be further empowered in order to grow and develop harmoniously and mutually beneficially;
that in order to create orderly competition and balance of interests and smooth distribution of goods, it is necessary to arrange and develop traditional markets, shopping centers and modern stores;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0ecf433-dbbe-4a4d-9c32-61982bd3eb3d","actionData","errors"]