[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0c3921d-67e7-45c4-ab5c-cd272a44947b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-08-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu dilakukannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22); berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan \r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; \r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

Objek Retribusi: Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, mencakup pemakaian tanah, bangunan, ruangan, peralatan, kendaraan, lapangan, dan barang inventaris lainnya. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum seperti pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.
Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah: Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang. Setelah mendapat persetujuan, pemohon wajib melunasi retribusi sebelum memakai kekayaan daerah. Pemakaian alat berat harus sesuai fungsi dan kapasitas, dengan batas waktu operasional maksimum 8 jam per hari. Syarat penyewaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan, jangka waktu, luas olahan, berat, dan hari pemakaian. Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Luwu Timur atau dihitung berdasarkan unsur biaya penyediaan jasa (operasional langsung dan tidak langsung, biaya modal) dan keuntungan yang dikehendaki. Struktur dan besaran tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
Masa Retribusi: Masa retribusi adalah 1 bulan atau ditetapkan lain dengan Peraturan Bupati.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan retribusi dengan kondisi wilayah dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perda Kab. Luwu Timur No. 22 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/332982/perda-kab-luwu-timur-no-22-tahun-2005","069d83b5-e1e7-490f-88b1-9d0c321c6580","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF LUWU TIMUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER: 12 OF 2009
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 22 OF 2005 CONCERNING RETRIBUTION FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation Number 22 of 2005 concerning Retribution for the Use of Regional Assets is no longer in accordance with the regional conditions along with the economic development and fulfillment of community needs within the Luwu Timur Regency in order to improve services to the community, it is deemed necessary to amend Regional Regulation of Luwu Timur Regency Number 22 of 2005 concerning Retribution for the Use of Regional Assets (Regional Gazette of Luwu Timur Regency Year 2005 Number 22);
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0c3921d-67e7-45c4-ab5c-cd272a44947b","actionData","errors"]