[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0a60904-5671-48d3-bc6b-6be47109d161","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2008","number","11","year","2008","published_date","2008-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pos - telekomunikasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2008 /No. 59 , LL 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai konsekuensinya timbul kewenangan baru Dinas Perhubungan khususnya di Bidang Pos dan Telekomunikasi ; \r\nBidang Pos dan Telekomunikasi memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) berupa retribusi ; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi ; \n UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No Tahun 1984;UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 36 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam UU No 8 Tahun 2005; PP No 37 Tahun 1985; PP No 37 Tahun 1991; PP No 25 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Buton No 4 Tahun 2004. \n Perda ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Jangka Waktu Izin; 5. Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan; 7. Struktur dan Besaran Tarif; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Masa dan Saat Terhutang Retribusi; 10. Surat Pendaftaran; 11. Penetapan Retribusi; 12. Tata Cara Pemungutan; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Keberatan; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 17. Sanksi Administrasi; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku \n Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan baru kepada Dinas Perhubungan di bidang Pos dan Telekomunikasi, serta potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Golongan Retribusi
Jangka Waktu Izin
Tingkat Penggunaan Jasa
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif
Struktur dan Besaran Tarif
Wilayah Pemungutan
Masa dan Saat Terhutang Retribusi
Surat Pendaftaran
Penetapan Retribusi
Tata Cara Pemungutan
Tata Cara Pembayaran
Keberatan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Sanksi Administrasi
Penyidikan
Ketentuan Pidana

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Wajib retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan jasa di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORDA).
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.\n2. Wajib retribusi yang melanggar Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BUTON REGENCY
NUMBER 59 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2008
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of the Implementation of Regional Autonomy
in accordance with Law Number 32
of 2004 concerning Regional Government, then
as a consequence, new authorities arise for the
Transportation Service, especially in the Field of Post
and Telecommunications;
that the field of Post and Telecommunications
allows for opportunities to
increase Regional Revenue (PAD) in the form of
local service charge;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is deemed necessary
to form a Regional Regulation concerning Local Service Charge
for Postal and Telecommunication Services;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0a60904-5671-48d3-bc6b-6be47109d161","actionData","errors"]