[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0a3faae-4770-4146-a1ca-42cd3594e0e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-04","effective_date","2016-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ARSIP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2016 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n bahwa arsip sebagai elemen penyelenggaraan dokumen administrasi pemerintahan daerah, arsip mempunyai fungsi sebagai salah satu pusat ingatan suatu organisasi dan merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; \r\nbahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;\r\n \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n \n Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan daerah, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta mampu mengindentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan pemerintah kabupaten, mendorong pengelolaan arsip yang handal dan perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan kearsipan daerah, menjamin keselamatan dan keamanan arsip pemerintah kabupaten, menjamin keselamatan aset pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi dan unit kearsipan pada SKPD.\n- Pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia kearsipan, sarana dan prasarana, sistem kearsipan yang terpadu, jadwal retensi arsip, sosialisasi tertib arsip, serta pembinaan dan pengawasan.\n- Pengelolaan arsip terdiri dari pengelolaan arsip dinamis (vital, aktif, inaktif) dan arsip statis, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, dan pelayanan.\n- Pembinaan kearsipan dilakukan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi kepada SKPD, meliputi penyediaan pedoman, koordinasi, supervisi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penilaian kinerja arsiparis, serta penelitian dan pengembangan.\n- Pengawasan kearsipan dilakukan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi terhadap penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di SKPD, serta pengelolaan arsip statis.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 50 huruf f, huruf g, dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
EAST JAVA PROVINCE
GOVERNMENT OF BANYUWANGI REGENCY
COPY

REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
ABOUT
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUWANGI,

\n\n \n \n

Considering:

that archives as an element of the implementation of regional government administration documents, archives have a function as one of the centers of memory of an organization and are part of the national accountability material that is managed, maintained, rescued and preserved as valid evidence, research material and empowered for the continuity of government, development and community implementation;
that to ensure the availability of authentic and reliable archives, the archival management within the Regency Government is managed through a comprehensive, integrated and sustainable archival management system;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0a3faae-4770-4146-a1ca-42cd3594e0e9","actionData","errors"]