[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f093d91c-bf3d-49d2-a50f-2173047a6ce5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepemudaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman, dan \r\nbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa \r\nkemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, \r\nkemitraaan, kebersamaaan, kesetaraan dan kemandirian, serta \r\nkepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, maka \r\ndiperlukan pembangunan kepemudaan, sehingga pemuda \r\nmampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan \r\nnasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat \r\ndaerah, nasional maupun internasional; bahwa pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang besar, \r\nsehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi \r\nsecara terencana melalui penyadaran, pemberdayaan, dan \r\npengembangan dalam satu kesatuan pembangunan \r\nkepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan \r\nberkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan\r\nDaerah; bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor \r\n40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah \r\nmempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan \r\nmenetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta \r\nmengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan \r\nPeraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam \r\npelayanan kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf \r\na, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Kepemudaan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Arah dan Strategi\r\nBab III Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah\r\nBab IV Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda\r\nBab V Pelayanan Kepemudaan\r\nBab VI Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan \r\nBab VII Sarana Prasarana Kepemudaan\r\nBab VIII Organisasi Kepemudaan\r\nBab IX Peran Serta Masyarakat\r\nBab X Penghargaan\r\nBab XI Pendanaan\r\nBab XII Pencatatan dan Pelaporan\r\nBab XIII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIV Sanksi Administratif\r\nBab XV Keteentuan Peralihan\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk mencapai Kabupaten Cilacap sebagai Kabupaten Layak Pemuda dan meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di berbagai bidang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah terkait kepemudaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah. Peraturan ini juga mengatur hak dan tanggung jawab pemuda, serta pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur seperti keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.

Peraturan ini juga mengatur koordinasi dan kemitraan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Organisasi Kepemudaan yang telah ada menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, dan pembubaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
YOUTH AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize youth who are faithful, and
devout to God Almighty, possess a spirit of
humanity, nationality, diversity, democracy, justice,
partnership, togetherness, equality and independence, as well as
leadership, entrepreneurship and pioneering spirit, then
youth development is needed, so that youth
are able to actively participate in regional development and
national and compete in various activities both at the level
regional, national and international;
that youth have a strategic role and great potential,
so it is necessary to develop roles and potential
in a planned manner through awareness, empowerment, and
development in a unified development
youth in a planned, directed, integrated, and
sust

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f093d91c-bf3d-49d2-a50f-2173047a6ce5","actionData","errors"]