[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0935e5a-8480-4634-b427-2d9350b61564","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948","short_title","Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1948","number","23","year","1948","published_date","1948-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Perburuhan Tahun 1948","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1948
Undang-undang (UU) NO. 23,
Undang-undang (UU) TENTANG Pengawasan Perburuhan Tahun 1948
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Staatsblad tahun 1941 No. 381 tentang \"Vaststelling van een regeling in zake het informatierecht van het hoofd en de ambtenaren van het Kantoor van Arbeid\".","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan bertujuan untuk menyempurnakan aturan mengenai pengawasan perburuhan guna mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan, serta mengumpulkan informasi terkait hubungan kerja dan keadaan perburuhan. Pengawasan perburuhan memiliki tiga kewajiban utama, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan perburuhan, mengumpulkan informasi tentang hubungan kerja, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Menteri yang bertanggung jawab atas urusan perburuhan wajib membuat laporan tahunan mengenai pengawasan perburuhan.\n\nPegawai pengawas perburuhan berhak memasuki tempat kerja, meminta keterangan dari majikan dan buruh, serta menanyai buruh tanpa kehadiran pihak ketiga. Majikan wajib memberikan keterangan yang diperlukan dan menunjuk pengantar selama pemeriksaan. Pegawai pengawas perburuhan wajib merahasiakan informasi perusahaan yang diperoleh selama menjalankan tugas. Undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan informasi, menghalangi tindakan pengawasan, atau tidak memenuhi kewajiban memberikan keterangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah atau dipecat dari hak memangku jabatan.\n2. Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.\n3. Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.\n4. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW NUMBER 23 OF 1948
CONCERNING
LABOR SUPERVISION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering: that to supervise the enforcement of the laws and regulations of labor in particular and to obtain materials of information about labor issues in general, it is necessary to improve the rules regarding labor supervision;

In view of: Article 5 paragraph 1, Article 20 paragraph 1 and Article IV of the Transitional Provisions of the Constitution and the Vice President's Decree dated 16-10-1945 No. X;

With the approval of the Working Committee of the Central National Committee;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0935e5a-8480-4634-b427-2d9350b61564","actionData","errors"]