Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penetapan batas desa serta penyelesaian perselisihan batas wilayah desa, dengan maksud mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Keputusan Bupati. Tim ini bertugas menginventarisasi dasar hukum, melakukan pengkajian untuk menentukan garis batas sementara di atas peta, merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, melakukan supervisi teknis, melaksanakan sosialisasi, mengusulkan dukungan dana, melakukan konsultasi dan kerjasama, serta melaporkan kegiatan kepada Bupati.

Tata cara penetapan batas desa meliputi penelitian dokumen, penentuan peta dasar, dan deliniasi garis batas secara kartometrik. Penegasan batas desa meliputi penentuan dan penggunaan dokumen penetapan batas desa, pelacakan batas desa, pengukuran garis batas desa dan penentuan posisi pilar batas desa, pemasangan pilar batas desa, dan pembuatan peta batas desa. Penegasan batas desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa.

Perselisihan batas desa diselesaikan secara musyawarah, dengan fasilitasi dari Camat untuk desa dalam satu Kecamatan, atau oleh unsur Pemerintah Daerah untuk desa antar Kecamatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian ditetapkan oleh Bupati. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pembiayaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Batas wilayah Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa yang sah, sepanjang tidak terdapat perselisihan terhadap batas wilayah Desa yang bersangkutan. 2. Desa yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 3. Desa yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa.

(-)