[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f07c44f8-affe-4e3c-9608-ef6376dc1516","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03 Tahun 2007 tentang PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2007","number","03","year","2007","published_date","2017-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kehutanan - perkebunan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2007/NO.03 TLD NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melindungi hutan dari kerusakan yang\r\ndisebabkan adanya penebangan pohon secara tidak\r\nterkendali dengan menggunakan gergaji rantai, maka\r\nperlu dilakukan pengendalian terhadap gergaji rantai\r\nbaik penjualan, pemilikan dan penggunaannya;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a\r\ndi atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822) ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang\r\nPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 184,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2043 ) ;\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang\r\nKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990\r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3419 ) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 658, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);\r\n6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang\r\nKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3888);\r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4389);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4548);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang\r\nPenyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang\r\nKehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3769) ;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang\r\nPengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3862) ;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang\r\nKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi\r\nsebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3952) ;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang\r\nHutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan,\r\nPemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4206) ;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang\r\nPerlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4453);\r\n14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang\r\nPengelolaan Kawasan Lindung ;\r\n15. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang\r\nPenjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ;\r\n16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/KptsII/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan\r\nPenggunaan Gergaji Rantai ;\r\n17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor\r\n05.1/Kpts/II/2000 tentang Kriteria Standar Perizinan\r\nUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan\r\nPemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ;\r\n18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001\r\ntentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun\r\n2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah\r\nKabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar\r\nTahun 2002 Nomor 14);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun\r\n2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom ( Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun\r\n2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan\r\nTata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006\r\nNomor 2); \n Penjual gergaji rantai hanya dapat menjual gergaji rantainya kepada :\r\na. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat\r\nyang berwenang yaitu :\r\n1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)\r\n2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)\r\n3. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).\r\nb. Pemegang izin usaha industri/kerajinan kayu yang menggunakan gergaji\r\nrantai untuk memotong kayu di industrinya.\r\nc. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu\r\nmenebang kayu yaitu :\r\n1. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup\r\n2. BUMN Departemen Pertanian\r\n3. BUMN Departemen Kehutanan\r\n4. Instansi Pemerintah lainnya yang bergerak di bidang Kehutanan.\r\nd. Perorangan yang memiliki hutan milik dan atau kelompok pada wilayah\r\nhutan kemasyarakatan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai\n2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-II/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penebangan liar dengan menggunakan gergaji rantai. Penjualan gergaji rantai dibatasi hanya kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau izin menebang kayu, seperti pemegang HPH, HPHTI, IPK, pemilik usaha industri/kerajinan kayu, instansi pemerintah tertentu, dan perorangan/kelompok yang memiliki hutan milik atau hutan kemasyarakatan. Penjual wajib mencatat dan melaporkan data penjualan gergaji rantai kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup. Pemilikan gergaji rantai juga dibatasi pada pihak-pihak tersebut dan wajib didaftarkan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup. Penggunaan gergaji rantai pada dasarnya hanya diperbolehkan oleh pemiliknya, kecuali dengan surat tugas atau kuasa yang jelas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas penggunaan gergaji rantai yang dimilikinya. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan penjualan dan pendaftaran, sementara Polisi Pamong Praja (Pol. PP) dan Polisi Kehutanan melakukan pengawasan penggunaan gergaji rantai.","transitional_provisions","1. Pemilik gergaji rantai yang belum melaporkan gergaji rantai miliknya kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib melaporkan gergaji rantai miliknya.\n2. Gergaji Rantai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemiliknya wajib melaporkan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup paling lambat dua bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penjual yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli gergaji rantai kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Izin usahanya dapat dicabut oleh Dinas Koperasi dan Penanaman Modal.\n2. Pemilik gergaji rantai yang tidak melaporkan gergaji rantai miliknya kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup dikenakan penyegelan atas gergaji rantai miliknya.\n3. Pemilik gergaji rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian gergaji rantai dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan gergajinya dapat disita.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2007
CONCERNING
SALE, OWNERSHIP AND USE OF
CHAINSAWS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR,

Considering:

that in order to protect forests from damage caused by uncontrolled logging using chainsaws, it is necessary to control chainsaws both in terms of sales, ownership and use;
that based on the considerations referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Sale, Ownership and Use of Chainsaws;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 184, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f07c44f8-affe-4e3c-9608-ef6376dc1516","actionData","errors"]