[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0642b05-6f09-441a-852d-3d62ae3fe2ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan-bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa wilayah Daerah Kabupaten Kepahiang memiliki geologis, geografis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non- alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;\r\nb. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah Kabupaten Kepahiang;\r\nc. bahwa perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; \n Dasar Hukum peraturan adalah: UUD 1945; UU 39/2003; UU 14/2008; UU 24/2007; UU 26/2007; UU 11/2009; UU 32/2009; UU 23/2014; PP 29/1980; PP 21/2008; PP 22/2008; PP 23/2008; Perpres 8/2008; Permendagri 33/2006; Permendagri 38/2008; Permendagri 46/2008; Permendagri 80/2015; Perda Provinsi bengkulu 3/2011; Perda kab Kepahiang 9/2010; dan Perda Kab Kepahiang 8/2012. \n Materi Pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah: \r\nPenanggulangan bencana bertujuan untuk:\r\na. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;\r\nb. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;\r\nc. menghargai budaya dan kearifan lokal;\r\nd. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;\r\ne. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan\r\nf. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016. \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. \n 50 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya dan kearifan lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk pengalokasian dana, penjaminan hak masyarakat terdampak, perlindungan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana.
Pembentukan dan pengaturan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan perlindungan, pendidikan, informasi, serta kewajiban menjaga lingkungan dan memberikan informasi yang benar.
Peran lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan kesempatan dan perlindungan, serta kewajiban berkoordinasi dan melaporkan kegiatan.
Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dengan rincian kegiatan pada setiap tahapan.
Pengaturan mengenai penanggulangan bencana non alam dan bencana sosial, termasuk analisis risiko, penanggulangan, pemulihan, dan pemeliharaan.
Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, termasuk sumber dana, penggunaan dana, dan pengelolaan bantuan dari berbagai pihak.
Pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai hak gugat organisasi kemasyarakatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPAHIANG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the territory of the Kepahiang Regency has geological, geographical, demographic, and sociographic characteristics that make it potentially disaster-prone, both natural disasters, non-natural disasters, and social disasters that have the potential to cause casualties, property damage, and other invaluable losses;
that in order to reduce disaster risk and restore post-disaster conditions in accordance with the value system of the community, it is necessary to make efforts to organize disaster management in a planned, integrated, and comprehensive manner by optimizing all existing potentials in the Kepahiang Regency;
that it is necessary to regulate the implementation of disaster

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0642b05-6f09-441a-852d-3d62ae3fe2ab","actionData","errors"]