[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f059bad5-59cc-4ef4-8703-8067039eeacf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-08-28","effective_date","2014-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETAHANAN PANGAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5, TLD No.5, LL KAB. KUBU RAYA: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 9 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 26 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2011, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Kubu Raya No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Kubu Raya No. 14 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan, Perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Pengawasan, Cadangan Pangan dan Lahan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan, Penelitian dan Pengembangan Pangan, Peran Serta Masyarakat, Kewajiban Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Masyarakat, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014. \n 13 Halaman; Penjelasan : 4 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Latar belakangnya adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan perlu dijamin pemenuhannya agar masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan Pangan: Perencanaan pangan harus memperhatikan pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, daya dukung sumber daya alam, teknologi, kelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, kebutuhan sarana dan prasarana, potensi pangan dan budaya lokal, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan daerah.
Ketersediaan Pangan: Pemerintah daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.
Keterjangkauan Pangan: Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan, dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah dengan mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan.
Pengawasan, Cadangan Pangan dan Lahan: Pengawasan dilakukan melalui pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan izin untuk investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan dan mengusahakan cadangan lahan pangan.
Penganekaragaman Pangan: Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Keamanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan: Pemerintah daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Penelitian dan Pengembangan Pangan: Penelitian pangan ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, ketersediaan, permasalahan, solusi permasalahan dan rekomendasi strategis untuk pengembangan pangan daerah. Pengembangan pangan ditujukan untuk ketahanan pangan masyarakat yang berbasis kesejahteraan masyarakat.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Masyarakat: Masyarakat berhak untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengelolaan Lahan (SKPL) dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Masyarakat wajib menyelenggarakan ketahanan pangan yang dikelola secara intensif. Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dilarang dialihfungsikan.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka kebijakan dan/atau peraturan yang mengatur tentang ketahanan pangan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang serta prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran administrasi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.\n3. Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau pengembalian dana yang telah diterima dari pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUBU RAYA
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUBU RAYA,

Considering:

that food is the most basic human need and its fulfillment needs to be guaranteed so that people can maintain their survival and livelihoods;
that it is necessary to guarantee the availability, affordability, and fulfillment of sufficient, safe, quality, and nutritionally balanced food consumption evenly by utilizing local resources, institutions, and culture;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Food Security.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f059bad5-59cc-4ef4-8703-8067039eeacf","actionData","errors"]