Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 28 Seri E No. 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 54); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 26 Seri E No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 90); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 12 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 121); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 183); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal ini mencabut beberapa Peraturan Daerah yang dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Pencabutan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih pengaturan, sehingga peraturan daerah dapat dipedomani dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Kendal dan para pemangku kepentingan. Peraturan-peraturan daerah yang dicabut meliputi berbagai bidang, termasuk perizinan tempat usaha, pengelolaan badan usaha milik desa, pemberian insentif penanaman modal, ketenagalistrikan, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(-)

(-)