[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f057d93d-4d7c-4532-b198-150488b38cb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENETAPAN ESELON
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.161
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan Diktum Kedua Keputusan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\nNomor : 40 / KEP / M.PAN / 4 / 2003 tentang Penetapan\r\nEselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama dan\r\nSekolah Menengah Umum sebagai tindak lanjut\r\nketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8\r\nTahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat\r\nDaerah, dan Diktum PERTAMA Keputusan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\nNomor : 53 / KEP / M.PAN / 6 / 2003 Penetapan Eselon\r\nKepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, perlu\r\nditetapkan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan\r\nPertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah\r\nMenengah Kejuruan di Kabupaten Jeneponto dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 197 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 \r\n 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional \r\n 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah \r\n9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom \r\n10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil \r\n 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural; \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.\r\n\r\n \n PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2006. \n 6 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto ini menetapkan eselon jabatan Kepala Tata Usaha (KTU) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Latar belakang penetapan ini adalah untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait eselon KTU sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai eselon jabatan KTU di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini adalah:\n\n1. Eselon jabatan KTU SLTP dan SMA ditetapkan sebagai Eselon Va.\n2. Eselon jabatan KTU SMK ditetapkan sebagai Eselon IVb.\n\nPeraturan ini juga mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjabat sebagai KTU SLTP, SMA, atau SMK sebelum peraturan ini berlaku, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Tata Usaha SLTP, SMA dan SMK sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diangkat kembali dalam jabatannya sepanjang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF JENEPOΝΤΟ REGENCY

REGIONAL REGULATION OF JEΝΕΡΟΝΤΟ REGENCY
NUMBER: 13 YEAR 2006

TENTANG

DETERMINATION OF ECHELON OF HEAD OF ADMINISTRATION OF SCHOOL
FIRST ADVANCED LEVEL, SENIOR HIGH SCHOOL AND
VOCATIONAL HIGH SCHOOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF JEΝΕΡΟΝΤΟ,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40 / KEP / M.PAN / 4 / 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 / KEP / M.PAN / 6 / 2003 Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, perlu ditetapkan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f057d93d-4d7c-4532-b198-150488b38cb2","actionData","errors"]