[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f02a68a0-7ced-4d8a-b61a-55f9043dd91c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd - Pertanggungjawaban Pelaksanaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. 2024 (4); 9 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan \r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 \r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, \r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran: Pendapatan sebesar Rp2.842.021.968.214,00 dan belanja sebesar Rp2.832.406.522.597,00, menghasilkan surplus sebesar Rp9.615.445.617,00. Pembiayaan meliputi penerimaan sebesar Rp72.294.861.048,13 dan pengeluaran sebesar Rp66.569.789.700,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp5.725.071.348,13.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Saldo anggaran lebih akhir adalah Rp15.340.516.965,13.
Laporan Operasional: Surplus operasional tercatat sebesar Rp140.784.802.964,87.
Laporan Perubahan Ekuitas: Ekuitas akhir tercatat sebesar Rp2.786.056.523.854,45.
Neraca: Jumlah aset tercatat sebesar Rp3.069.309.385.426,31, jumlah kewajiban sebesar Rp283.252.861.571,86, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.786.056.523.854,45.
Laporan Arus Kas: Saldo kas akhir tercatat sebesar Rp15.999.447.905,65.

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup berbagai rincian laporan keuangan, daftar rekapitulasi piutang daerah, aset tetap daerah, dana bergulir, penyertaan modal, kewajiban, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET OF THE REGION FOR FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regulation concerning Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f02a68a0-7ced-4d8a-b61a-55f9043dd91c","actionData","errors"]