Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa diskriminasi dan melaksanakan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, yang dapat diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten/kota layak Anak. Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.