[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f022dca5-2bf4-4adb-b3f3-9d5580f32d85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumba Timur","place_of_enactment","Waingapu","theme","Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

umum - ketertiban
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No. 38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertin, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku, perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dalam upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya; bahwa ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, emnegaskan bahwa PemerintahDaerah wajib menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. tertib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tertib Siswa; IV. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; V. Tertib Jalur Hijau dan Taman serta Tempat Umum; VI. Tertib Sumber Air, Sungai, Saluran Air dan Pantai; VII. Tertib Lingkungan; VIII. Tertib Usaha dan tertib Berjualan; IX. Tertib Bangunan; X. Tertib Sosial; XI. tertib Kependudukan; XII. Tertib Penangkapan Ikan; XIII. Tertib Investasi; XIV. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; XV. Tertib Aset Milik Daerah; XVI. Peran Serta Masyarakat; XVII. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; XVIII. Sanksi Administrasi; XIX. Ketentuan Penyidikan; XX. Ketentuan Pidana; XXI. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018. \n 17 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta menumbuhkan rasa disiplin. Latar belakangnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban, antara lain:\r\n\r\n- **Tertib ASN dan Siswa:** ASN wajib masuk kerja sesuai jam kerja dan tidak berada di luar kantor tanpa perintah tugas. Siswa dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah, kecuali ada kegiatan belajar mengajar atau izin sekolah.\r\n- **Tertib Jalan dan Angkutan Jalan:** Pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang ditentukan dan menyeberang di tempat penyeberangan. Kendaraan umum wajib menaikkan/menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang ditetapkan. Dilarang mengangkut bahan berdebu/berbau busuk dengan kendaraan terbuka, melakukan galian/urugan tanpa izin, atau merusak marka jalan.\r\n- **Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum:** Dilarang merusak fasilitas, berjualan tanpa izin, atau memasang atribut tanpa izin di jalur hijau, taman, dan tempat umum.\r\n- **Tertib Sumber Air, Sungai, Saluran Air, dan Pantai:** Dilarang membuang sampah/limbah, membangun fasilitas, atau mencemari sumber air, sungai, saluran air, dan pantai.\r\n- **Tertib Lingkungan:** Wajib membuang sampah pada tempatnya, dilarang membakar sampah yang mengganggu, mencoret-coret fasilitas umum, atau melakukan penggalian/pengurugan tanah tanpa izin.\r\n- **Tertib Usaha dan Berjualan:** Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin. Dilarang berjualan di tempat yang tidak diizinkan atau melakukan praktik percaloan.\r\n- **Tertib Bangunan:** Dilarang mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah milik pemerintah daerah atau melebihi batas tanah yang dimiliki.\r\n- **Tertib Sosial:** Dilarang melakukan perbuatan asusila, prostitusi, perjudian, atau menjual minuman beralkohol tanpa izin. Dilarang meminta sumbangan tanpa izin atau mengeksploitasi anak untuk mengemis.\r\n- **Tertib Kependudukan:** Pendatang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.\r\n- **Tertib Penangkapan Ikan:** Dilarang menangkap ikan dengan bahan kimia/peledak atau tanpa izin.\r\n- **Tertib Investasi:** Wajib mendapat izin sebelum berinvestasi dan melaporkan nilai investasi setiap tahun.\r\n- **Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian:** Dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin atau menyelenggarakan keramaian yang mengganggu kepentingan umum tanpa izin.\r\n- **Tertib Aset Milik Daerah:** Dilarang menggunakan aset milik daerah tanpa izin.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi.\r\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penertiban, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi, pencabutan izin, pembekuan izin, atau penyegelan.\r\n3. Selain sanksi administrasi, pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST SUMBA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST SUMBA REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING
PUBLIC ORDER AND PUBLIC PEACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST SUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an orderly, peaceful, comfortable, clean, and beautiful community life, and to foster a sense of discipline in behavior, synergy between the Regional Government and the community is needed in an effort to improve public order and public peace that is able to protect the community, facilities and infrastructure along with their completeness;
that the provision of Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, affirms that the Regional Government is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f022dca5-2bf4-4adb-b3f3-9d5580f32d85","actionData","errors"]