[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0147c94-3d71-4f7f-a3a7-a54ff5048d68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 21 Tahun 2008","number","21","year","2008","published_date","2008-11-24","effective_date","2008-11-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2008/No. 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja BUMD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya. Penyertaan modal ini dapat berupa modal dasar (investasi awal) dan penambahan modal (investasi) untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha. Jumlah penyertaan modal berkisar antara Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) untuk setiap BUMD.

Walikota menunjuk pejabat untuk melakukan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyertaan modal. Walikota juga melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal, dibantu oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah.

BUMD yang menerima penyertaan modal diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Walikota dan DPRD setiap 6 (enam) bulan.

","transitional_provisions","1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap termasuk sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER: 21 OF 2008
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION IN
REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to follow up the intent of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury that the Regional Government Capital Participation in State/Regional/Private Companies is stipulated by Regional Regulation;
that capital participation in the form of money and assets that can be valued with money aims to support the improvement of services to the community and the improvement of the performance of Regional-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Regional Government Capital Participation in Regional-Owned Enterprises;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0147c94-3d71-4f7f-a3a7-a54ff5048d68","actionData","errors"]