[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0031fe4-54fe-4acf-a344-61cbcc524b20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-penyertaan-modal-pemerintah-PTBPR
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa struktur permodalan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur perlu diperkuat melalui penyertaan modal Daerah guna penambahan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pacitan,\r\nb. bahwa pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur harus dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah,\r\nc. bahwa penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan antara lain terkait Badan Usaha Milik Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyempurnaan,\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a, huraf b, dan huraf c perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Perabahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,\r\n7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 \r\nTahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Comd-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,\r\n8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,\r\n9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,\r\n10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,\r\n11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 \r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemenntah Daerah,\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018,\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\n17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur,\r\n18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok\u0002Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, \n mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang memuat perubahan sebagai berikut, Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) Pasal baru yakni BAB IVA dan Pasal 4A, Ketentuan Pasal 5 dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023. \n mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur melalui penyertaan modal daerah, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pacitan. Penyertaan modal daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. Pasal 3 diubah untuk menyatakan penyertaan modal daerah kepada PT BPR Jatim sebesar Rp 4.125.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2002 hingga 2019. Daerah dapat melakukan penyertaan modal apabila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang APBD. Pelaksanaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Menambahkan BAB IVA dan Pasal 4A yang menyatakan bahwa semua ketentuan mengenai penulisan PT BPR Jatim pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 harus dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Jatim (Perseroda).\n3. Pasal 5 dihapus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PACITAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 12 OF 2007 CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION IN
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PACITAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the capital structure of PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur needs to be strengthened through regional capital participation in order to increase capital in PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur to encourage economic growth and development as well as micro and small businesses in Pacitan Regency,
that the implementation of regional capital participation in PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur must be carried out based on the provisions of the prevailing laws and regulations and taking into account the regional financial capacity,
that the regional capital

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0031fe4-54fe-4acf-a344-61cbcc524b20","actionData","errors"]