[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","effaaad6-891e-474e-a0d9-779ad84f4702","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat Rakyat dan Penataan Pasar Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Perlindungan Pasar Rakyat Rakyat dan Penataan Pasar Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN PASAR
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 4/e
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Pasar Rakyat Rakyat dan Penataan Pasar Modern\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan pesatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangkalan dengan bermunculannya pasar• pasar modern maka perlu adanya perlindungan bagi pasar rakyat dan penataan pasar modern;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan guna melindungi pasar rakyat dan menata pasar modern.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965\r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3817);\r\n5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 90, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4742);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 5404);\r\n12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;\r\n15. Peraturan Menteri Perdagagngan Republik Indonesia Nomor 36 / MDAG / PER/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin U saha Perdagangan\r\n16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/ 2014;\r\n17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;\r\n18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun\r\n2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E).\r\n \n Penyelenggaraan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern dilaksanakan dengan berdasarkan asas:\r\na. kemanusian;\r\nb. keadilan;\r\nc. kesamaan kedudukan;\r\nd. kemitraan;\r\ne. ketertiban dan kepastian hukum;\r\nf. kelestarian lingkungan;\r\ng. kejujuran usaha; dan h. persaingan sehat.\r\nPengaturan perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern mempunyai tujuan:\r\na. memberikan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku\r\nekonomi;\r\nb. memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi pedagangannya yaitu usaha mikro dan koperasi, pasar rakyat, pusat perbelanjaan serta toko swalayan;\r\nc. memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;\r\nd. memberdayakan pasar rakyat yang memiliki nilai historis sebagai aset pariwisata;\r\ne. menata dan mengendalikan pendirian pasar modern disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat dan UMKM yang telah ada;\r\nf. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pasar rakyat dan pasar modern dengan UMKM dan koperasi lokal sebagai pemasok barang;\r\ng. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat dan pasar modern; dan \r\nh. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusai nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2016. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi pasar rakyat dan menata pasar modern di Kabupaten Bangkalan. Latar belakangnya adalah pesatnya perkembangan perekonomian yang ditandai dengan munculnya pasar modern, sehingga perlu adanya perlindungan bagi pasar rakyat agar tetap eksis dan mampu bersaing secara sehat.

Ketentuan Substansial:

Perlindungan Pasar Rakyat:

Perencanaan fisik meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan, dan sarana pendukung.
Perencanaan non-fisik meliputi standar operasional prosedur (SOP) untuk retribusi, keamanan, kebersihan, parkir, pemeliharaan, peneraan, dan penanggulangan kebakaran.
Pemberdayaan pasar rakyat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme pengelola, kompetensi pedagang, serta kuantitas dan kualitas sarana prasarana.
Perlindungan pedagang lama dan penertiban pasar tradisional dilakukan dengan memberikan prioritas tempat usaha, penataan pedagang kaki lima, fasilitasi kredit perbankan, dan pembentukan asosiasi pedagang.

Penataan Pasar Modern:

Perencanaan lokasi dan zonasi pasar modern harus sesuai dengan RTRW dan RDTR daerah, serta didahului studi dampak lingkungan.
Pendirian pasar modern wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta menyediakan fasilitas parkir, kebersihan, keamanan, dan fasilitas bagi UMKM.
Pengendalian pendirian pasar modern dilakukan melalui pemberian izin yang memperhatikan jumlah penduduk, jarak dengan pasar rakyat, dan jumlah pasar modern yang sudah ada.

Kemitraan dan Pembinaan:

Pasar modern wajib melakukan kemitraan dan pembinaan dengan UMKM dan koperasi lokal melalui kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan, dan pelatihan kewirausahaan.
\n

","transitional_provisions","1. Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki SIUP sebelum peraturan ini ditetapkan, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM.\n2. Izin pengelolaan yang dimiliki pasar rakyat sebelum berlakunya peraturan ini dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n5. Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri beroperasi dan belum melaksanakan kemitraan, wajib meiaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n6. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian itu.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
PROTECTION OF PEOPLE'S MARKETS AND
MANAGEMENT OF MODERN MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the rapid economic development in Bangkalan Regency with the emergence of modern markets, it is necessary to protect people's markets and manage modern markets; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of Bangkalan Regency to protect people's markets and manage modern markets. \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41) as amended by Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=effaaad6-891e-474e-a0d9-779ad84f4702","actionData","errors"]