[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efe89ac3-811a-456c-92a9-64a17f7c3038","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan Sungai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seruyan","place_of_enactment","Kuala Pembuang","theme","Garis Sempadan Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GARIS SEMPADAN SUNGAI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan Sungai
ABSTRAK:	\n \n bahwa garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai perlu dijaga\r\ndan dikelola sesuai dengan fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;\r\nPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039; \n 1. Penetapan Garis Sempadan Sungai;\r\n2. Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai;\r\n3. Daerah Pemanfaatan Sungai;\r\n4. Daerah Penguasaan Sungai;\r\n5. Bekas Sungai;\r\n6. Perizinan;\r\n7. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n8. Pendanaan; dan\r\n9. Penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan sungai di Kabupaten Seruyan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menjaga dan mengelola fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan masyarakat serta untuk menata, memelihara, dan mengamankan daerah aliran sungai yang berwawasan lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Penetapan Garis Sempadan Sungai:

Menentukan garis sempadan pada sungai bertanggul dan tidak bertanggul, baik di dalam maupun di luar kawasan perkotaan.
Menentukan garis sempadan pada danau paparan banjir, waduk, dan mata air.

Pemanfaatan Garis Sempadan Sungai:

Mengatur pemanfaatan garis sempadan sungai dengan kategori: Boleh, Boleh Terbatas, Boleh Bersyarat, dan Tidak Boleh.
Pemanfaatan yang diperbolehkan harus mendapat izin dari Dinas terkait.

Pembentukan Tim Pengkajian:

Bupati membentuk Tim Pengkajian untuk menetapkan garis sempadan sungai.
Tim bertugas melakukan kajian yang memuat batas ruas sungai, letak garis sempadan, dan jenis bangunan yang ada di sempadan.

Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai:

Lahan di Daerah Sempadan Sungai dapat dikembangkan sebagai kawasan umum, rekreasi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi lindungnya.
Masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk budidaya pertanian, pemasangan reklame, kegiatan sosial, pembangunan prasarana lalu lintas air, dan pengembangan khusus tepi sungai.

Daerah Pemanfaatan Sungai:

Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan Daerah Manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui inventarisasi palung sungai, daerah sempadan yang dibebaskan, dan mata air.
Masyarakat dapat memanfaatkan lahan dengan memenuhi persyaratan dan tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.

Daerah Penguasaan Sungai:

Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar Bupati dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin.
Masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan tertentu dengan izin dari Bupati.

Bekas Sungai:

Lahan Bekas Sungai merupakan inventarisasi kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Bupati.
Pemanfaatan lahan diprioritaskan untuk mengganti lahan yang terkena alur sungai baru, pembangunan prasarana umum, budidaya, dan pembangunan lainnya.

","transitional_provisions","1. Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada, sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dianggap tetap berlaku.\n2. Terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini tidak lagi diberikan izin mendirikan bangunan dan melakukan revitalisasi daerah sempadan sungai, manfaat sungai, penguasaan sungai dan bekas sungai.","sanctions","Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha serta bentuk pemanfaatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERUYAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SERUYAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
RIVERBORDER LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERUYAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the river border lines, river benefit areas, river control areas and former rivers need to be maintained and managed in accordance with the function of the river as a support for the life and livelihood of the community;
that in order to maintain and manage the function of the river, it is necessary to make efforts to organize, maintain and secure environmentally sound watersheds, so that their existence and human activities do not interfere with each other;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning River Border Lines;

In view of:

Law Number 5 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efe89ac3-811a-456c-92a9-64a17f7c3038","actionData","errors"]