[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efdbb9a1-f866-4ce8-9a65-185014de2e11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2021-05-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah - Lalu Lintas, Jalan - Kebijakan Pemerintah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kota Batu Tahun 2020 Nomor 3/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan\r\nperkembangan pembangunan daerah, serta dalam\r\nrangka mewujudkan terlaksananya lalu lintas dan\r\nangkutan jalan di Kota Batu yang aman, cepat, lancar,\r\ntertib, teratur, nyaman dan efisien, maka diperlukan\r\npengaturan penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan\r\nUmum yang lebih jelas dan tegas serta memiliki\r\nkekuatan hukum yang mengikat;\r\nb. bahwa pengelolaan dan penataan parkir merupakan\r\nusaha yang memiliki nilai pendapatan, yang\r\nsemestinya dikelola dengan benar dan bertanggung\r\njawab serta memiliki kejelasan identitas guna\r\nmembiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, oleh\r\nkarenanya peran dan campur tangan pemerintah\r\ndiperlukan dalam penyelenggaraannya yang\r\nmenyangkut kepentingan publik;\r\nc. bahwa fasilitas parkir diperlukan sebagai penunjang\r\naktivitas perdagangan, perkantoran dan berbagai\r\naktivitas lainnya, dimana konsumen parkir\r\nmenempatlan kendaraan dan/atau barang lainnya\r\ndalarn waktu tertentu tidak bersifat sementara harus\r\nmengutamakan ketertiban dan kepentingan umum\r\ndan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran\r\naktifitas masyarakat lainnya serta tidak\r\nmendatangkan kerugian bagi konsumen parkir;\r\nd. bahwa untuk melaksanalar ketentuan Pasal 110\r\nayat (1) huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu\r\nLintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturar Pemerintal Nomor 34 Tahun 2006 tentang\r\nJalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif\r\nPemungutan Pajak dar Retribusi Daerah; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat\r\nNomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman\r\nTeknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. \n Mengatur tentang penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum\r\nuntuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara tertib,\r\nberdayaguna dan berhasil guna serta bertanggung jawab. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum bertujuan untuk menata, menertibkan, dan mengatur keberadaan parkir di tepi jalan umum agar beroperasi secara tertib, berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk nama, objek, dan subjek retribusi parkir, serta menetapkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

\n\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Dinas yang membidangi urusan perhubungan untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum. Standarisasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dinilai dari pemenuhan keperluan tempat parkir, estetika, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, manajemen pelayanan, dan etika pelayanan. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

\n\n

Pengelola parkir memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan, menggunakan karcis resmi, melayani konsumen secara profesional, dan bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor. Pengguna jasa parkir memiliki hak untuk mendapatkan satuan ruang parkir (SRP), karcis parkir, rasa aman, dan informasi yang benar. Mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar, menyimpan karcis, mematuhi rambu, dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur larangan bagi penyelenggara dan pengguna parkir, serta menetapkan golongan dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan parkir, dan masyarakat dapat berperan serta dengan melaporkan pemungutan parkir liar. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (3), 17 ayat (4), Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 diberikan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BATU
EAST JAVA PROVINCE

BATU CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2020
ABOUT
ORGANIZATION OF PARKING ON THE ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasingly rapid growth and development of regional development, and in order to realize the implementation of road traffic and transportation in Batu City that is safe, fast, smooth, orderly, organized, comfortable and efficient, it is necessary to regulate the organization of Parking on the Roadsides that is clearer and firmer and has binding legal force;
that the management and arrangement of parking is a business that has income value, which should be managed correctly and responsibly and have clarity of identity in order to finance the implementation of regional government, therefore the role and intervention of the government is needed in its implementation which concerns the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efdbb9a1-f866-4ce8-9a65-185014de2e11","actionData","errors"]