[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efda580b-3344-40c5-8a3b-3c298d98d7a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Kabupaten Kutai Kartanegara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 04 Tahun 2012","number","04","year","2012","published_date","2012-07-23","effective_date","2012-10-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Kabupaten Kutai Kartanegara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBER DAYA IKAN - PERLINDUNGAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Kabupaten Kutai Kartanegara\r\n
ABSTRAK:	\n \n Sumber daya ikan yang ada saat ini belum memberikan hasil yang optimal baik terhadap masyarakat di sekitarnya, perkembangan budi daya ikan maupun keberlangsungan ekosistem dan habitat. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dan cara penangkapan ikan yang tidak sesuai prinsip kelestarian sumber daya ikan. Dengan adanya pemanfaatan dan cara penangkapan sumber daya ikan maka diperlukan perlindungan yang optimal dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya \n UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.15 Tahun 1990; UU No.7 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.16 tahun 2006; UU No.27 Tahun 2007; UU No.45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.19 Tahun 1999; PP No.27 tahun 1999; PP No.8 Tahun 2002; PP No.15 Thaun 2002; PP No.54 Tahun 2002; PP No.60 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 2008; PP No.3 Tahun 1999; Perda Tingkat II Kutai No.3 Tahun 1999; Perda Tingkat II Kutai No.8 Tahun 1999; Perda Kutai Kartanegara No.79 Tahun 2005; Perda Kutai Kartanegara No.13 Tahun 2006; Perda Kutai Kartanegara No.3 Tahun 2007; Perda Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum perlindungan sumber daya ikan; asas-asas; maksud dan tujuan; wilayah perikanan; perlindungan sumber daya ikan; pelestarian sumber daya ikan; larangan; pembinaan dan pengembangan; peran serta masyarakat; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup terkait pelestarian sumber daya ikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012. \n Peraturan Bupati \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor ).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan lokal dan lingkungannya demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup wilayah perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi perairan pesisir dan laut, perairan umum, dan rawa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penetapan suaka perikanan di tingkat kecamatan, yang pengelolaannya berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan bukti ilmiah. Peraturan ini juga mengatur prinsip-prinsip perlindungan sumber daya ikan, termasuk pemantauan, pengawasan, pengamatan lapangan, dan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi suaka perikanan, membentuk kelompok kerja terpadu, menentukan alat tangkap yang dilarang, serta menetapkan kawasan perairan yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan dan melakukan budidaya ikan.

Peraturan ini melarang penangkapan ikan dengan alat bantu yang merusak seperti electro fishing dan bahan beracun, serta melarang kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, dilarang juga menjual dan membeli hasil tangkapan yang menggunakan alat-alat terlarang tersebut. Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap perusakan hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, serta larangan memiliki, menguasai, membawa, menggunakan, atau memproduksi alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya perikanan. Penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi juga dilarang, kecuali untuk penelitian ilmiah yang telah mendapatkan izin.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, penelitian ilmiah, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan di bidang perikanan dan kelautan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya ikan. Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu perlindungan sumber daya ikan melalui kelompok masyarakat pengawas, kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan, serta kelompok kerja terpadu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14 ayat 1 diancam dengan pidana menurut Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2012

ABOUT

PROTECTION OF FISH RESOURCES
IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efda580b-3344-40c5-8a3b-3c298d98d7a0","actionData","errors"]