[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efd101d3-ca72-47a9-9781-adb6e2b041bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-03-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bima","place_of_enactment","Raba","theme","Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Narkotika - Prekursor - Pencegahan Dan Pemberantasan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, BD 2024 (2) : 20 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 35 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019; \n Dalam Perda ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Pencegahan dan Pemberantasan;\r\nb. antisipasi dini;\r\nc. penanganan;\r\nd. pasca rehabilitasi;\r\ne. pembinaan dan pengawasan;\r\nf. forum koordinasi;\r\ng. partisipasi masyarakat;\r\nh. pelaporan;\r\ni. pendanaan;\r\nj. penghargaan; dan\r\nk. sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bima. Pemerintah Daerah melaksanakan upaya ini melalui pendataan, perencanaan, pembangunan sistem informasi, serta sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ASN, pegawai kontrak, pejabat publik, peserta didik, dan pekerja agar berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkotika.

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi, yang dapat melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait. Setiap Satuan Pendidikan wajib mengintegrasikan materi mengenai bahaya narkoba ke dalam kurikulum. Badan Usaha dan badan usaha milik daerah juga diwajibkan untuk memberikan sosialisasi kepada karyawan mereka. Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat minimal satu kali setahun.

Peraturan ini juga mengatur fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, yang meliputi pemeriksaan bagi calon ASN, pejabat, pegawai kontrak, peserta didik, dan pekerja. Pemilik/pengelola pemondokan, asrama, hotel, dan tempat usaha wajib memasang himbauan anti-narkoba dan melaporkan indikasi penyalahgunaan kepada pihak berwenang. Bupati membentuk tim terpadu di tingkat Daerah dan kecamatan untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

Antisipasi dini dilakukan melalui penanaman pemahaman hidup sehat, pemberian informasi yang akurat, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pengawasan terhadap ASN dan pegawai kontrak, serta pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba. Penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Setelah rehabilitasi, mereka diberikan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah Daerah juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan P4GN, serta membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam kegiatan P4GN dengan melaporkan tindakan penyalahgunaan, meningkatkan ketahanan keluarga, membentuk wadah partisipasi masyarakat bebas narkotika, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban sosialisasi di satuan pendidikan dan badan usaha, serta kewajiban pemilik/pengelola pemondokan, asrama, hotel/penginapan, dan tempat usaha dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian kegiatan sementara, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REGIONAL REGULATION OF BIMA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
on
PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND CIRCULATION
ILLEGAL NARCOTICS AND NARCOTICS PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BIMA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 69 of 1958 on the Establishment of Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efd101d3-ca72-47a9-9781-adb6e2b041bf","actionData","errors"]