[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efb7214d-5673-4913-a207-a5faf5b7f536","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-11-11","effective_date","2013-11-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10, TLD NO.100
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa untuk mewujudkan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan; bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.\r\n \n MENGATUR TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan produk hukum daerah meliputi tahapan perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Peraturan ini mengatur jenis dan materi muatan produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota dan DPRD. Produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota bersama DPRD adalah Peraturan Daerah. Produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota meliputi Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Keputusan Walikota. Produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.

Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pembentukan produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota, termasuk perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda), penyusunan naskah akademik, persiapan pembentukan Peraturan Daerah, pembahasan Peraturan Daerah, penetapan Peraturan Daerah, penarikan Rancangan Peraturan Daerah, serta pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, diatur pula pembentukan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Keputusan Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n

Considering:

that legal products are the foundation in the implementation of the Regional Government in accordance with the duties and authorities of each element of the Regional Government, so that their formation must be in line with the needs of the implementation of the Regional Government;
that in order to realize legal products in the implementation of a good and quality Regional Government, it is necessary to regulate the provisions regarding the procedures for the formation of legal products in the implementation of the Regional Government from planning, preparation, formulation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination;
that in order for the implementation of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efb7214d-5673-4913-a207-a5faf5b7f536","actionData","errors"]