[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efb5d87b-5ec4-43cf-9062-9eeceb97d093","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \n Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 : 226) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1940 : 450); Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan DaerahKabupatenIndramayu Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang retribusi perizinan tertentu, pengelolaan, persyaratan dan tata cara permohonan izin, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan, perubahan struktur tarif, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 31 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 dicabut. \n 38 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Bangunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 31 Seri C.).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 1, Seri C. ).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 5, Seri C. ).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Indramayu, yang meliputi Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Trayek. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memantapkan otonomi daerah melalui sumber pendapatan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengaturan mengenai Retribusi Izin Gangguan, termasuk kriteria gangguan (lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi), pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, serta struktur dan besaran tarif retribusi.
Pengaturan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, serta struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis, luas, tipe bangunan, lokasi, fungsi, dan kelas jalan.
Pengaturan mengenai Izin Trayek, termasuk wilayah pengoperasian, jenis izin trayek, kewajiban perusahaan angkutan penumpang umum, kartu pengawasan, izin trayek insidentil, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, serta struktur dan besaran tarif retribusi.
Pengelolaan perizinan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perizinan, dengan kemungkinan pendelegasian kewenangan kepada Kepala OPD.
Tata cara pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta tata cara pembayaran dan penagihan retribusi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, perubahan struktur tarif, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta penyidikan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[94,100,103],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Indramayu No. 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279343/perda-kab-indramayu-no-5-tahun-2005","1755149d-35e3-4bd6-984e-bfc4788e9cf7",{"_95":101,"_97":102},"Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 31 Tahun 2002","",{"_95":104,"_97":102},"Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2004","revoked_by",[107],{"_95":108,"_97":109,"_36":110},"PERDA Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/265273/perda-kab-indramayu-no-7-tahun-2018","1abdd389-0bf6-40c2-9cb4-44d0644ba6d4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2012
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAMAYU

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional retribution is one of the
important sources of regional income in order to
finance the implementation of Government and
Regional Development to strengthen
broad, real, and responsible regional autonomy;
that with the enactment of Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Retribution, all
provisions relating to Regional Taxes
and Regional Retribution need to be adjusted;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
form a Regional Regulation regarding Certain
Permit Retribution;

In view of:

Nuisance Ordinance (Hinder Ordonantie,
Staatsblad 1926: 226) as amended
by the Nuisance Ordinance (Hinder
Ordonantie,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efb5d87b-5ec4-43cf-9062-9eeceb97d093","actionData","errors"]