[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efb12e00-5355-4b95-b4f1-d21b3f02b0b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung Program Penyederhanaan Perizinan yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk lebih meningkatkan Iklim Investasi di daerah. Adanya perubahan kelembagaan pada Pemerintah Kota Bekasi perlu adanya perubahan dalam mekanisme Perizinan Pemanfaatan Ruang. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan pemberlakuan izin pemanfaatan ruang. PERDA No 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Pemerintahan, Ekonomi dan Kemasyarakatan pada saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang. \n UU No 5 Tahun 1960; UU No 9 Tahun 1996; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PERDA Prov Jawa Barat No 22 Tahun 2010; PERDA Kota Bekasi No 13 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut: keterpaduan; keserasian; keselarasan; keseimbangan; keberlanjutan; dan keberdayagunaan. Izin pemanfaatan ruang berupa: Izin Prinsip Lokasi; IMB; dan Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan sebagai berikut: pemanfaatan perumahan horisontal, perumahan vertikal, industri, perdagangan dan jasa, yaitu: Izin Prinsip Lokasi (sesuai ketentuan Pasal 10); Izin Lingkungan; IMB. Pemanfaatan rumah tinggal tunggal dan bangunan non gedung (reklame, gapura, monumen, tower, barrier gate dan lain-lain) : IMB. Persyaratan umum administrasi untuk Izin Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: salinan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah; data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); data pemilik bangunan; surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; dan data-data lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang. Pengawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh dinas/instansi sesuai dengan kewenangannya. Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 dicabut. \n 11 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang diterbitkan dengan latar belakang untuk mendukung program penyederhanaan perizinan, menyesuaikan dengan perubahan kelembagaan pemerintah kota, dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di daerah serta menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Izin pemanfaatan ruang terdiri dari Izin Prinsip Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Izin Prinsip Lokasi diperlukan untuk kegiatan yang berdampak pada fungsi pelayanan kota, berisiko terhadap lingkungan, atau memiliki luasan lahan minimal 10.000 meter persegi. IMB merupakan instrumen pengawasan dan pengendalian bangunan. Izin Lingkungan diberikan untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin kesehatan masyarakat.

\n\n

Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang. Persyaratan umum administrasi meliputi bukti kepemilikan tanah, data kondisi tanah, data pemilik bangunan, dan surat pernyataan tidak sengketa. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan dan dapat memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak, Izin Lingkungan, IMB dan SLF yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian pada harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian seseorang pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Penataan Ruang.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Bekasi No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165450/perda-kota-bekasi-no-17-tahun-2011","fdf15f86-d99d-4e57-84a5-ad6ca8e1a9c2","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2025 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/326361/perda-kota-bekasi-no-3-tahun-2025","b734201d-5ed9-4a5a-81ae-c6ce26ba4092","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF BEKASI CITY

NUMBER : 13
SERIES: E
2016

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 13 YEAR 2016
CONCERNING
THE ADMINISTRATION OF SPATIAL UTILIZATION PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the Licensing Simplification Program initiated by the Central Government to further improve the Investment Climate in the region;
that with the institutional changes in the Bekasi City Government, there is a need for changes in the mechanism of Spatial Utilization Permits;
that based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, control of spatial utilization can be carried out by implementing spatial utilization permits;
that Regional Regulation Number 17 of 2011 concerning the Administration of Spatial Utilization Permits is no longer in accordance with the developments and dynamics of Government, Economy and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efb12e00-5355-4b95-b4f1-d21b3f02b0b4","actionData","errors"]