[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efa1a5bc-6c1b-4b04-b2f6-97e13830a947","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Hukum
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan; \r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; \r\nPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; \r\nPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; \n a. penyelenggaraan bantuan hukum; \r\nb. hak dan kewajiban; \r\nc. tata cara pemberian bantuan hukum; \r\nd. penyaluran dana bantuan hukum; \r\ne. pelaporan; \r\nf. larangan dan sanksi administratif; \r\ng. pendanaan; dan \r\nh. pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan perlunya peraturan daerah untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin atas akses keadilan, mewujudkan kesamaan kedudukan di dalam hukum, dan menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

\r\n

Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait perkara dan mendapatkan anggaran bantuan hukum. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan standar layanan bantuan hukum, melakukan asesmen kebutuhan hukum penerima bantuan, dan menyelesaikan pengaduan terkait layanan bantuan hukum.

\r\n

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan informasi tentang tata cara pemberian bantuan hukum, standar layanan, dan perkembangan perkara. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data. Penerima bantuan hukum berkewajiban untuk bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang jujur. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Penyaluran dana bantuan hukum dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemberi bantuan hukum yang mengajukan permohonan anggaran.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efa1a5bc-6c1b-4b04-b2f6-97e13830a947","actionData","errors"]